------------------------------------------------------------
Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia
---------------------------------------------------
Piagam Madinah bisa berfungsi mengayomi seluruh lapisan masyarakat
Indonesia yang plural (bhinneka) dengan payung nilai-nilai Islam yang
universal.
Zaman Madinah di masa kepemimpinan Rasululloh Muhammad SAW sebagai bentuk ideal negara Islam. Landasannya adalah Piagam Madinah (
Mitsaqul Madinah) itu sendiri. Piagam Madinah memang istimewa karena Rasulullah sendiri yang mendiktekan kalimat-kalimatnya.
Karena itu, sebagian ulama menyatakan Piagam Madinah adalah
hidayah (Hasyim Muzadi, 2011)–bukan
ijtihad. Tapi, yang menarik, dalam Piagam Madinah tak disebutkan sedikit pun keharusan mendirikan negara Islam (
daulah Islamiyah).
Sebaliknya, sebagian maklumat Piagam Madinah adalah kewajiban orang
beriman melawan orang yang melakukan kejahatan, aniaya, permusuhan, dan
perusakan.
Kaum muslimin harus melawannya meski yang melakukan kejahatan itu
adalah anak sendiri. Dalam Piagam Madinah juga dijelaskan bahwa Allah
melindungi yang lemah di antara mereka. Semua kelompoknon-
Islam–Yahudi,Kristen, Majusi, dan penganut agama lokal–yang sepakat dan
setia kepada Piagam Madinah harus dilindungi dan mendapatkan hak yang
sama dengan kaum muslimin (Abdul Aziz,2011).
Piagam Madinah yang diakui jauh melampaui zamannya hanya MEMUAT
PRiNSiP PRiNSIP DASAR bahwa umat Islam harus mendirikan daulah
Islamiyah.
Piagam Madinah sejatinya merupakan kontitusi negara tertulis pertama
di dunia, mendahului Magna Charta di Inggris selama enam abad; dan
mendahului Konstitusi Amerika Serikat dan Perancis selama 12 abad.
Konstitusi Madinah diawali dengan ungkapan: “Bismillahirrahmanirrahiim.
Haadzaa kitaabun min Muhammadin Nabiy Shallallaahu ‘alaihi wa sallam,
bainal mu’miniina wal muslimiina min quraisyin wa yatsriba wa man
tabi’ahum falahiqa bihim wa jaahada ma’ahum.” (
Dengan nama
Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah Piagam tertulis dari
Nabi Muhammad saw kepada orang orang mukmin dan muslim, baik yang
berasal dari suku Quraisy maupun suku Yatsrib, dan kepada segenap warga
yang ikut bersama mereka, yang telah membentuk kepentingan bersama
dengan mereka dan telah berjuang bersama mereka).
Selama berabad abad lamanya sebelum Islam dilahirkan tidak aturan di
dunia ini yang membuat peraturan perlindungan kepada suku bangsa dan
agama. Tidak terlintas dalam sejarah manusia sebelumnya mengikat
persatuan umat beragama dalam sebuah negeri. Islam menjadi Inspirasi
penegakan kedaulatan dan pengakuan hak hak rakyatnya tanpa kecuali.
Menitik beratkan pada pentngnya persatuan bangsa Madina, yang terdiri
dari beberapa golongan.
Istilah Konstitusi Madinah diberikan oleh seorang orientalis, W.
Montgomery Watt. Muhammad Zafrullah Khan, mantan Menlu Pakistan, dan
wakil Ketua Mahkamah Internasional, memberikan nama negara Madinah
sebagai
“Republik Madinah”. Luar biasa
pernyataan itu, karena negara negara sebelum Islam lahir tidaklah pernah
menegakkan sendi sendi hubungan antar suku bangsa dan agama, atau tidak
pernah ada kerjasama antar suku bangsa dan agama dalam sebuah
negara.Mereka hidup dalam konstitusi apartheid, memarginalkan kelompok
lain yang bukan suku dan agamanya. Model apartheid memang dianuty dunia
berabad abad dengan mengedepankan membagi manusia berdasarkan kelas
kelas dan Intimidasi.
Piagam Madinah mengadopsi semua nilai kebenaran dan kebaikan universal untuk menciptakan negara yang damai, ramah,dan rahmah.
Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah
Ketika itu, belum ada satu negara pun yang memiliki peraturan
bagaimana cara mengatur hubungan antara umat beragama. Piagam Madinah,
dalam beberapa pasalnya, sudah jelas mengatur hubungan tersebut. Piagam
Madinah, berisi aturan aturan perlindungan Konstitusi terhadap bangsa
dan agama lain, mengatur hubungan antar sesama umat berkeyakinan dan
perlindungan hak haka hidup bangsa dan agama lain dalam sebuah negara.
Suatu aturan didalam banyak membicarakan kepentingan kepentingan bersama
dalam hidup berbangsa dan bernegara, tanpa membeda bedakan agama dan
ras. Titian Konstitusi ini menggunakan perangkat undang undang penyatuan
bangsa dalam suatu negara tanpa menghilangkan ciri has kehidupan suku
dan agama. Belum ada didunia sebelumnya sebuah konstitusi yang mampu
melindungi bangsa dan agama sebagaimana yang ditunjukkan oleh Islam.
Bagaimana konstitusi Madinah itu mengatur kesatuan umat beragama di
Madina, tanpa memunculkan sengketa berdarah, tentunya dengan ketentuan
ketentuan yang dibuat dengan hati hati untuk tidak menyakiti agama lain
atau bangsa lain. Kehadiran Islam dalam sosoknya waktu itu memang
memberikan kesan terpadu yang dapat dirasakan segala suku dan agama yang
di Madinah. Piagam Madina itu Mengatur :
(1) Kaum Yahudi dari suku Banu ‘Awf adalah satu bangsanegara (ummah) dengan warga yang beriman.
(2) kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka.
(3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut pengikut/sekutu sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.
(4) Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.
Isi piagam Madinah itu merupakan fakta tertulis, tidak dapat dibantah
oleh siapapun yang mencoba mendistorsi sejarah Itu. Isinya memberikan
perlindungan hak hak semua orang untuk hidup dalam satu atap tanpa
merasa takut menjalankan keyakinan mereka masing masing. Suatu paparan
kehidupan bernegara yang menjangkau kepentingan bersama, saling
melindung hak hak bersama dan hidup saling bantu membantu. Negara
Madinah Waktu menjadi surga bagi semua agama untuk saling melindungi,
tidak terpetik sejarah adanya perlindungan berbangsa dan beragama
sebagaimana terjadi di Masa Piagam Madinah yang menjadi Deklarasi
bersama umat Yahudi dan Nasrani.
Dalam konsep piaga selanjutnya bisa disimak ayat Piagam Madina yang berbunyi”
“Bahwa sesungguhnya kaum bangsa Yahudi yang setia kepada
(negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh
dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.” Ayat
ini menggambarka dengan tegas perlindungan dan pengakuan Islam terhadap
Yahudi, bantuan bantuan dan hak hak Yahudi menjadi bagian terpenting
untuk dipenuhi selama loyatas hidup bersama itu tetap dipelihara.
Keberadaan Yahudi sama halnya dengan keberadaan Islam untuk hidup
berdampingan tanpa permusuhan dan merakyat dalam sebuah dialog umat
bernegara.
Sebagaimana ayat piagam sebelumnya, Islam memberikan jaminan sebagai berikut:
“Warga negara (dari golongan) Yahudi memikul beaya bersama sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.” Sinergi
ini diciptakan Islam dalam rangka melindungi Madinah dari serbuan orang
luar Madina. Islam dan Yahudi tumbuh dan berkembang di Madinah dibawa
naungan Piagam madinah tanpa ada perkecualin, selain keyakian untuk
Saling menghargai hak hak mereka. Sikap Nabi sendiri dalam sebuah
ucapannya menyatakan: “Barangsiapa menyakiti seorang dzimmi, maka
sungguh ia menyakitiku, dan barangsiapa menyakitiku, berarti ia
menyakiti Allah.”. Ini bukan sekedar pernyataan belakan, melainkan
aplikasi seoran Pemimpin negara yang ingin melihat Negara Madinah Yang
Aman dan Tentram ( Munawwarah).
Sejarah Madinah ini bila dibandingkan dengan negara negara sebelum
kelahiran Islam terutama Eropa, Dari sisi toleransi beragama, pengakuan
akan hak hidup dan hak beragama kaum Yahudi/minoritas di Madinah pada
zaman itu, sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat mengagumkan, dan
tiada tolok bandingnya Sebagai perbadingan, bisa dibandingkan ,
bagaimana nasib dan keberadaan kaum Yahudi dalam sejarahnya di Eropa.
Max L. Margolis and Alexander Marx mencatat, komunitas awal awal Yahudi
di Eropa dapat dijumpai di Roma sekitar tahun 200 SM. Sejumlah peristiwa
pahit menandai kehidupan Yahudi di wilayah kekuasaan Imperium Romawi
ini. Tahun ke 19, Kaisar Tiberius mengusir Yahudi dari Roma dan Italia.
Namun, tampaknya mereka masih kembali lagi. Tahun 44, kaum Yahudi
termasuk yang menangisi kematian Julius Cesar. Tahun 54, karena
menentang propaganda Kristen, Yahudi dilarang berkumpul di sinagog.
Tahun 139,sejumlah Yahudi diusir dari Roma. (Lihat, Max L. Margolis dan
Alexander Marx, A History of the Jewish People, (New York: Atheneum,
1969), hal. 287 289). Di masa Kaisar Konstantine (311 -337), secara umum
Yahudi mendapatkan cukup kebebasan dalam menjalankan agamanya. Bahkan,
setelah Konsili Nicea, 325, Judaisme masih tetap boleh diamalkan. Hanya,
di masa Constantius II (337361), sempat terjadi insiden. Di bawah
kekuasaan Gallus, saudara ipar Constantius, yang memerintah wilayah
Timur (termasuk Palestina), terjadi bentrokan antara yahudi dengan
tentara Romawi. Komandan tentara Romawi di wilayah itu menyerbu dan
menghancurkan Kota Tiberias, Sepphoris, dan Lod. Tetapi, Encyclopaedia
Judaica Vol II, mencatat, bahwa sejak Kristen menjadi agama resmi Romawi
pada 321, posisi Yahudi menjadi terpojok. Berbagai keistimewaan yang
diterima Yahudi pada masa sebelumnya, dihapuskan. Jurisdiksi rabbi
Yahudi juga dihapuskan. Proselitisme dilarang dan diancam hukuman mati,
sebagaimana berhubungan dengan wanita Kristen. Akhirnya, Yahudi
terlarang memegang posisi tinggi di pemerintahan atau militer. Di bawah
Kaisar Theodosius I (379 395) dan Theodosius II (408 450), Yahudi
sebenarnya cukup mendapatkan prinsip prinsip kebebasan, meskipun
Theodosius dijuluki sebagai “the First Christian Inquisitor” dan
menetapkan Katolik sebagai agama resmi negara. Tapi, karena pengaruh
dari tokoh tokoh gereja yang fanatik, Yahudi menjadi sasaran pengaturan
yang menyakitka
Itusekitar Kontitusi Madinah atau Republik madina, pada masa
pemerintahan Nabi Muhammad saw. akan menjadi sebuah legenda sepanjang
masa, karena memberikan Inspirasi bagi dunia dalam membangun kekuatan
kekuatan besar dalam negaranya. Amerika misalnyas, sejak abraham Linchon
mulai membuka tabir tabir kejahilan negaranya menuju negara
Pluarilitas, merupakan indikasi kalau negara Amerika di ilhami Islam
dalam sejarahnya.
Lahirnya Republik Madinah, bukanlah khilafah sesudah kenabian
Muhammad saw. di Madina, tetapi refleksi wahyu, agar negara negara di
dunia bisa mengikuti langkah Islam, menciptakan kedamaian dengan semua
agama tanpa pilah pilih. Pemaparan saya tentang bab sejarah muran dalam
tulisan saya ini hanya sekedar lintasan sejarah, yang terkandung harapan
hanya ada satu dunia yang damai dan tentram, tanpa memilukan bangsa
lain didunia.
Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah pada zaman RasuluLlah
SAW, telah sampai kepada kita secara mutawatir dalam bentuk umum, dan
diperincikan melalui riwayat. Telah diketahui secara mutawatir, bahawa
Rasulullah SAW sendiri telah mendirikan struktur Negara Islam,
melengkapkannya semasa baginda masih hidup dan meninggalkan bentuk
pemerintahan yang diketahui umum dan dapat dikaji sepanjang masa.
Nabi SAW telah menguruskan semua urusan negara, mulai dari urusan
pemerintahan, perundangan, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.
Adapun struktur tsb ringkasnya seperti berikut:
1)Ketua Negara
Semasa kaum Ansar melakukan baiah Aqabah Pertama, mereka telah berjanji
kepada Rasulullah SAW untuk membentuk kekuatan yang perlu untuk
memastikan diperolehinya kekuasaan di Madinah untuk baginda. Rasulullah
tidak berhijrah ke Madinah sehingga benar-benar ada jaminan tentang
pembentukan Negara Islam di Madinah. Apabila ini telah wujud, baginda
SAW sendiri memimpin pengurusan urusan kaum muslimin dan penerapan hukum
Islam.
2) Naib Ketua Negara
Ketika Rasulullah SAW keluar dari Madinah untuk berperang, menunaikan
ibadah haji ataupun umrah, baginda saw sentiasa melantik seseorang yang
akan “menggantikan” kedudukan baginda dalam menguruskan urusan ummat
Islam di Madinah.
3) Muawin/Wazir
Nabi SAW telah melantik pembantu untuk membantu baginda dalam hal ihwal
pemerintahan. Pada zaman Nabi, mereka ini dikenali sebagi wazir.
Rasulullah SAW telah meminta pandangan mereka dan menyerahkan hal ehwal
pemerintahan, mahkmah, peperangan dan urusan umum yang lain kepada
mereka.
4) Setiusaha (Bitanah)
Bitanah merupakan setiusaha dan penasihat Nabi SAW. Abi Sa’id al-Khudri berkata, bahawa Nabi saw. bersabda:
– “Allah tidak pernah mengutus seorang Nabipun dan tidak pernah
menggantikan seorang khalifahpun, kecuali ia mempunyai dua bitanah
(setiausaha). Setiausaha yang memerintahkannya kepada kemakrufan dan
mendorongnya untuk melakukannya, serta setiausaha yang memerintahkannya
kepada keburukan dan mendorongnya. Adapun orang yang terjaga, adalah
siapa sahaja yang dijaga oleh Allah SWT.” [Al-Bukhari, Sahih, hadith no.
6659]
5) Angkatan Bersenjata
Angkatan bersenjata Negara Islam adalah satu, iaitu askar, yang terdiri
dari batalion-batalion, pengawal dan perajurit perbatasan. Rasulullah
saw. sejak mula-mula menjadi ketua negara telah menyiapkan angkatan
bersenjata. Bagindalah yang secara langsung menjadi Panglima Perang.
Baginda juga melantik para ketua pasukan yang keluar untuk berperang,
tanpa kehadiran baginda di sisinya. Mereka ini adalah detachment
(pasukan gerak khas). Baginda juga telah melantik batalion dan
menyerahkan panji batalion kepada mereka. Rasulullah SAW menguruskan hal
ihwal pentadbiran ketenteraan, seperti persediaan logistik, pelatihan,
persenjataan, panji dan bendera pasukan.
6) Wali dan Para ‘Amil
Apabila Negara Islam telah meluas dan berkembang, maka Nabi SAW
membagi-bagikan Negara Islam Madinah menjadi beberapa wilatah dan
daerah, kemudian setiap wilayah dilantik seorang wali dan setiap daerah
dilantik seorang ‘amil (ketua daerah). Masing-masing bandar: Makkah,
Taif, Yaman, Bahrain, Oman dan Yamamah merupakan wilayah, kemudian Yaman
dibagi oleh baginda menjadi dua wilayah, iaitu San’a sebagai satu
wilayah dan Hadramaut sebagai wilayah yang lain. Kemudian Yaman
dijadikan menjadi lima wilayah.
7) Kehakiman
Rasulullah SAW sendiri telah mengepalai urusan kehakiman, samada
berkenaan dengan persengketaan, mazhalim (kezalim pihak berkuasa)
ataupun untuk mencegah daripada apa-apa yang boleh memudaratkan hak-hak
masyarakat. Baginda juga melantik seseorang yang memutuskan
persengketaan secara sementara.
8) Jabatan Pentadbiran (management) Awam Negara
Rasulullah SAW telah melaksanakan pentadbiran untuk menguruskan urusan
kaum muslimin, menerapkan hukum-hukum Allah dan mentadbir kemaslahatan
rakyat, sementara untuk membantu aktivitas seorang pentadbir, maka
baginda SAW melantik seorang penulis untuk setiap urusan berkenaan.
9) Majlis al-Ummah
Rasulullah saw. telah mengkhususkan 14 orang lelaki iaitu tokoh-tokoh
yang memawakili kaum mereka, untuk bermusyawarah, 7 orang dari mereka
berasal kalangan Ansar, dan 7 orang lagi dari Muhajirin. Rasulullah
senantiasa merujuk kepada mereka dalam urusan pemerintahan, pentadbiran
dan perlantikan para wali dan pegawai pentadbiran.
10) Diwan
Ada bagian Diwan yang bertanggungjawab untuk mencatat wahyu, surat-surat
kepada raja-raja dan regim yang ada, teks perjanjian, dokumen
hutang-menghutang, dan akad-akad yang lain. Ada pula bagian yang
bertanggung-jawab dalam hal mencatat ghanimah, hasil perolehan
pertanian, harta sedekah, bilangan tanah yang diagihkan, dan sebagainya.
Dalam realitasya, ini merupakan pendapatan Negara, semuanya catatan tsb
disimpan dalam file.
Penghijrahan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat ke Madinah bukanlah
semata-mata untuk mendapatkan sahabat setia dari kalangan Ansar dan
melepaskan diri dari penindasan Musyirikin di Makkah tetapi umat Islam
mempunyai kewajipan yang lebih besar iaitu menegakkan Negara Islam.
Seandainya tugas menegakkan Negara Islam tidak ada di dalam ajaran
Islam, umat Islam tidak perlu berhijrah. Ajaran Islam bukan sekadar
mengajar penganutnya melakukan syi’ar ibadah tanpa mengira siapa yang
memerintah dan bentuk Negara yang menaungi mereka. Pemimpin Musyirikin
Makkah pernah menawarkan Rasulullah s.a.w. sebagai Raja dan Pemerintah
tetapi ditolak oleh baginda atas arahan Allah SWT kerana tidak ada tolak
ansur dengan Jahiliyyah terutamanya dalam hal yang menyentuh aqidah.
Negara Islam yang ditegakan oleh Rasulullah s.a.w. di Madinah telah
menyatakan Islamnya secara terbuka dan menyampaikan risalah Islam ke
seluruh dunia. Peristiharan itu dinyatakan kepada rakyatnya yang majmuk
sama ada Islam atau bukan Islam. Rakyat Islam mempunyai kewajipan untuk
menegakan Negara Islam dan rakyat bukan Islam yang terdiri dari kaum
Arab dan Yahudi mempunyai kewajipan mentaati Negara Islam tanpa paksaan
dan diberi hak yang sewajarnya sebagai warganegara Islam Madinah.
Di dalam Piagam Madinah telah dinyatakan secara jelas setiap
permaslahan yang timbul hendaklah dirujuk kepada al-Quran kemudian
hadith Rasulullah s.a.w. Inilah prinsip yang terpancar dari dua kalimah
syahadah dalam konteks Negara Islam iaitu meletakkan Allah sebagai Tuhan
yang mempunyai kuasa hakimiyyah dan Rasulullah s.a.w. sebagai contoh
pelaksana yang mesti diakui secara mutlak kerana baginda adalah utusan
Allah SWT yang dijamin ma’sumnya. Negara Islam tidak berkuasa mengadakan
hukum yang lain dari hukum yang diizinkan oleh Allah SWT.
Rasulullah s.a.w. sendiri telah bertindak sebagai ketua Negara Islam
Madinah memandangkan jawatan itu mempunyai kedudukan yang penting dalam
Negara Islam. Pimpinan sesudah Rasulullah s.a.w. iaitu khulafa’
ar-Rashidin iaitu Abu Bakar r.a., Umar al-Khattab r.a., Usman ibn Affan
r.a. dan Ali bin Abu Talib r.a. juga meneruskan amanah kepimpinan
seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w.
.
Piagam Madinah (Madinah Charter/Al-Ahd bi Al-Madinat/Ash-Shahifah)
sering dianggap sebagai dasar dari pembentukan negara Islam pertama di
Madinah. Dan Nabi Muhammad dipercayai sebagai peletak dasar negara itu.
Bahkan para peneliti dari dunia Barat pun tak sedikit yang
berpendapat, bahwa Islam adalah agama (ruhiyah) dan politik
(siyasiyah/siyasah), dan bahwa Muhammad adalah figure politik. Salah
satu buktinya adalah keberadaan Piagam Madinah yang klausul-klausulnya
sarat dengan statemen dan kebijakan politik.
Di antara yang berpendapat demikian adalah Muhammad Husain Haikal
yang menyebut, bahwa kehadiran Muhammad di Madinah merupakan fase
politik dimana beliau telah meletakkan dasar kesatuan politik dengan
Islam sebagai landasannya. Begitupun beliau menyebut Piagam Madinah
sebagai sebuah dokumen politik. Senada dengan itu, Ismail R Al-Faruqi
dan Lois Lamya Al-Faruqi menyebut bahwa Muhammad adalah pemimpin negara
dan pemakluman Piagam Madinah yang mereka sebut sebagai konstitusi
pertama dalam sejarah manusia ini sebagai awal berdirinya negara Islam
pertama. Bahkan Dalam Al-Watsâ’iq as-Siyâsiyyah li al-’Ahdi an-Nabawi wa
al-Khilâfah ar-Rasyîdah (Dokumen Politik era Nabi dan Khilafah
Rasyidah) yang ditulis oleh Muhammad Hamidullah dan dalam kitab Fiqh
as-Sîrah karya Dr. Said Ramadhan al-Buthi piagam tersebut jelas-jelas
dinyatakan sebagai konstitusi negara.
Adapun sarjana Barat yang mengakui Piagam Madinah sebagai dokumen
politik diantaranya H.R. Gibb dan Montgomery Watt. H.R. Gibb dalam
komentarnya menyatakan bahwa isi Piagam Madinah pada prinsipnya telah
meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah yang juga
berfungsi sebagai undang-undang, dan merupakan hasil pemikiran serta
inisiatif Muhammad sendiri. Sementara itu, Montgomery Watt lebih tepat
lagi menyatakan: bahwa Piagam Madinah tidak lain adalah suatu konstitusi
yang menggambarkan bahwa warga Madinah saat itu bisa dianggap telah
membentuk satu kesatuan politik dan satu persekutuan yang diikat oleh
perjanjian yang luhur diantara para warganya.
Piagam Madinah Sebagai Dasar Kesatuan Politik
Sebagaimana diketahui, ketika Rasul saw mendirikan negara Madinah,
masyarakat madinah terdiri dari beberapa kelompok. Pertama, kelompok
kaum muslim dari kalangan kaum muhajirin dan anshar, dan ini adalah
kelompok mayoritas. Kedua, kelompok musyrik yang berasal dari
kabilah-kabilah yang ada di Madinah. Mereka sudah terwarnai oleh opini
Islam dan tidak lagi nampak sebagai masyarakat tersendiri. Ketiga,
kelompok Yahudi dari berbagai kabilah yang tinggal di wilayah Kota
Madinah, termasuk Yahuni Bani Qainuqa, dan kelompok yahudi yang tinggal
di luar kota madinah yaitu Yahudi Bani Nadhir dan Bani Quraidzah.
Kelompok Yahudi ini merupakan komunitas yang terpisah dengan komunitas
kaum muslim, pemikiran dan perasaan mereka berbeda dengan kaum muslim.
Begitu pula metode pemecahan masalah diantara mereka. Sehingga mereka
merupakan kelompok masyarakat tersendiri yang terpisah dari masyarakat
Madinah.
Yahudi sejak lama telah mengintimidasi masyarakat Madinah. Oleh
karenanya mereka merupakan masalah yang mungkin muncul paling awal
ketika negara Madinah baru berdiri. Masalah ini memerlukan solusi. Maka
segera setelah Rasulullah Saw hijrah dan melakukan peleburan dan
penyatuan seluruh kaum Muslimin hingga kondisinya stabil dan kokoh, baik
melalui strategi muakho (mempersaudarakan kaum Muslim dengan
persaudaraan yang kuat dan berimplikasi pada aspek mu’amalah, harta dan
urusan mereka) maupun pembangunan mesjid yang berpengaruh pada pembinaan
ruhiyah mereka, pada tahun 622 M Rasulullah saw menyusun teks
perjanjian yang mengatur interaksi antar kaum muslim dan sesama warga
negara, hak dan kewajiban warga negara dan hubungan luar negeri. Piagam
ini juga secara khusus mengatur dan membatasi secara tegas posisi kaum
Muslim dan kaum Yahudi, mengatur interaksi di antara mereka dan
merumuskan kewajiban-kewajiban yang harus mereka pikul dengan kebijakan
khusus. Dengan kata lain, sebagaimana disebutkan oleh Jaih Mubarak ,
Piagam Madinah telah menjadi dasar persatuan penduduk Yatstrib yang
terdiri atas Muhajirin, Anshar dan Yahudi.
Dengan piagam inilah, kewibawaan negara Islam dan supremasi hukumnya
bisa tegak. Dan ini merupakan modal awal bagi negara yang baru berdiri
untuk menjaga stabilitas dalam negerinya dan fokus pada upaya membangun
berbagai aspek yang menjadi jalan bagi terealisasinya pengaturan
berbagai urusan umat, baik di dalam maupun di luar negeri. Melaui Piagam
Madinah, semua warga Madinah saat itu meskipun mereka berasal dari
berbagai suku (plural/heterogen) dipersatukan sebagai satu komunitas
(ummah). Hubungan antara sesama warga yang muslim dan yang non muslim
didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu
dalam menghadapi agresi dari luar dan menghormati kebebasan beragama.
Melalui perjanjian ini pula seluruh warganegara (baik muslim maupun non
muslim), maupun negara bertetangga yang terikat dengan perjanjian
terjamin hak dan kewajiban politiknya secara adil dan merata.
Dari semua penjelasan di atas, jelas, bahwa persyaratan sebuah
negara, walaupun masih sederhana, telah terpenuhi di Madinah, yakni ada
wilayah, pemerintahan, negara, rakyat, kedaulatan dan ada konstitusi.
Hal ini sekaligus menampik pendapat-pendapat yang menolak adanya
hubungan antara agama Islam dengan politik kenegaraan
.
Klausul Politik Dalam Piagam Madinah
Teks Piagam Madinah dapat kita rujuk dalam buku-buku sirah dan tarikh
karya para ulama terdahulu. Piagam ini secara lengkap diriwayatkan oleh
Ibn Hisyam (w. 213 H) dan Ibn Ishaq (w. 151 H), dua penulis muslim yang
mempunyai nama besar dalam bidangnya. Menurut penelitian Ahmad Ibrahim
al-Syarif, tidak ada periwayat lain sebelumnya selain kedua penulis di
atas yang meriwayatkan dan menuliskannya secara sistematis dan lengkap.
Meskipun demikian, tidak diragukan lagi kebenaran dan keotentikan piagam
tersebut, mengingat gaya bahasa dan penyusunan redaksi yang digunakan
dalam Piagam Madinah ini setaraf dan sejajar dengan gaya bahasa yang
dipergunakan pada masanya. Demikian pula kandungan dan semangat piagam
tersebut sesuai dengan kondisi sosiologis dan historis zaman itu.
Keotentikan Piagam Madinah ini diakui pula oleh William Montgomery Watt,
yang menyatakan bahwa dokumen piagam tersebut, yang secara umum diakui
keotentikannya, tidak mungkin dipalsukan dan ditulis pada masa Umayyah
dan Abbasiyah yang dalam kandungannya memasukkan orang non muslim ke
dalam kesatuan ummah.
Menurut Muhammad Hamidullah yang telah melakukan penelitian terhadap
beberapa karya tulis yang memuat Piagam Madinah, bahwa ada sebanyak 294
penulis dari berbagai bahasa. Yang terbanyak adalah dalam bahasa Arab,
kemudian bahasa-bahasa Eropa. Hal ini menunjukkan betapa antusiasnya
mereka dalam mengkaji dan melakukan studi terhadap piagam peninggalan
Nabi.
Dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak terdapat
pasal-pasal. Pemberian pasal-pasal sebanyak 47 itu baru kemudian
dilakukan oleh A.J. Winsick dalam karyanya Mohammed en de joden te
Madina, tahun 1928 M yang ditulis untuk mencapai gelar doktornya dalam
sastra semit. Melalui karyanya itu, Winsick mempunyai andil besar dalam
memasyarakatkan Piagam Madinah ke kalangan sarjana Barat yang menekuni
studi Islam. Sedangkan pemberian bab-bab dari 47 pasal itu dilakukan
oleh Zainal Abidin Ahmad yang membaginya menjadi 10 bab.
Mukadimah
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang “Inilah Piagam Tertulis dari
Nabi Muhammad SAW di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk
Islam
(yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti
mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.”
I. Pembentukan Ummat
Pasal 1
Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.
Pasal 2
Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling
menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) karena
suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang
beriman.
Pasal 3
- Banu ‘Awf (dari Yathrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah (diyat).
- Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.
Pasal 4
- Banu Sa’idah (dari Yathrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung menanggung wang tebusan mereka.
- Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.
Pasal 5
- Banul-Harts (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli
mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar uang tebusan darah
(diyat) di antara mereka.
- Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
Pasal 6
- Banu Jusyam (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli
mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di
antara mereka.
- Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman
Pasal 7
- Banu Najjar (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli
mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) dengan
secara baik dan adil.
- Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman.
Pasal 8
- Banu ‘Amrin (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli
mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di
antara mereka.
- Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
Pasal 9
- Banu An-Nabiet (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli
mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di
antara mereka.
- Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
Pasal 10
- Banu Aws (dari suku Yathrib) berpegang atas hak-hak asli mereka,
tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara
mereka.
- Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
III. Persatuan Se-agama
Pasal 11
Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggung
jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena
membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan
orang-orang beriman.
Pasal 12
Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat
persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari padanya.
Pasal 13
- Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap
orang yang berbuat kesalahan , melanggar ketertiban, penipuan,
permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman.
- Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah
merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.
Pasal 14
- Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.
- Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.
Pasal 15
- Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah.
- Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain
IV. Persatuan Segenap Warga Negara
Pasal 16
Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara)
kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi
haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.
Pasal 17
- Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu
- Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat
perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu
peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di
antara mereka.
Pasal 18
Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan
terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap
golongan.
Pasal 19
- Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan.
- Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.
Pasal 20
- Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman
(musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah
diakui.
- Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.
Pasal 21
- Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup
bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali
(keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti
kerugian (diyat).
- Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan
itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.
Pasal 22
- Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan
percaya kepada Tuhan dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang
salah, dan memberikan tempat kediaman baginya.
- Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi
pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan
mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak
diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.
Pasal 23
Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal,
maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan)
Muhammad SAW.
V. Golongan Minoritas
Pasal 24
Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.
Pasal 25
- Kaum Yahudi dari suku ‘Awf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman.
- Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka.
- Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.
- Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.
Pasal 26
Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas
Pasal 27
Kaum Yahudi dari Banul-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas
Pasal 28
Kaum Yahudi dari Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas
Pasal 29
Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas
Pasal 30
Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas
Pasal 31
- Kaum Yahudi dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti kaum yahudi dari Banu ‘Awf di atas
- Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran
dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.
Pasal 32
Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa’labah
Pasal 33
- Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas.
- Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.
Pasal 34
Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa’labah.
Pasal 35
Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.
VI. Tugas Warga Negara
Pasal 36
- Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad SAW
- Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya
- Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri
- Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia kepada piagam ini
Pasal 37
- Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya negara
- Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin
pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap
peserta dari piagam ini
- Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa
- Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya
- Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya
Pasal 38
Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warganegara yang beriman, selama peperangan masih terjadi
VII. Melindungi Negara
Pasal 39
Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini
Pasal 40
Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai
diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak
diperlakukan salah
Pasal 41
Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau
kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya
VIII. Pimpinan Negara
Pasal 42
- Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini
atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan
penyelesaiannya menurut (hukum ) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya,
Muhammad SAW
- Tuhan berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya
Pasal 43
Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka
Pasal 44
Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yathrib
IX. Politik Perdamaian
Pasal 45
- Apabila mereka diajak kepada pendamaian (dan) membuat perjanjian
damai (treaty), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian
damai
- Setiap kali ajakan pendamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum
yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang
menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam)
- Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu
Pasal 46
- Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan
simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta
piagam untuk kebaikan (pendamaian) itu
- Sesungguhnya kebaikan (pendamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan
X. Penutup
Pasal 47
- Setiap orang (warganegara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya
- Sesungguhnya Tuhan menyertai akan segala peserta dari piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya
- Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang dhalim dan bersalah
- Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman
- Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang dhalim dan berbuat salah
- Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warganegara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada)
- Dan (akhirnya) Muhammad adalah Pesuruh Tuhan, semoga Tuhan mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya
Keterangan
- Menurut riwayat Ibnu Ishaq dalam bukunya Sirah an-Nabi SAW juz II
hal 119-123, dikutip Ibnu Hisyam (wafat : 213 H.828 M).
Disistematisasikan ke dalam pasal-pasal oleh Dr. AJ Wensinck dalam
bukunya Mohammad en de Yoden le Medina (1928), pp. 74-84, dan W
Montgomery Watt dalam bukunya Mohammad at Medina (1956), pp. 221-225
- Digandakan untuk keperluan pelajaran Pendidikan Ahlussunnah
wal-Jama’ah Kelas I (satu) Program Madrasah Diniyyah Wustha (MDW) Al
Muayyad Mangkuyudan, Surakarta, semester II, oleh Drs. M Dian Nafi’
Jika disimpulkan, secara garis besar Piagam Madinah ini mengatur :
Pertama, interaksi antar kaum mukmin (klausul no. 1-15 dan 17-24)
Kedua, Interaksi kaum mukmin (muslim) dengan warga negara non muslim
(Yahudi) yang tunduk kepada hukum Islam sebagai seorang kafir dzimmi.
Antara lain :
• “dan bahwa orang-orang Yahudi yang mengikuti langkah kami, maka
mereka memperoleh perlindungan dan hak yang sama, mereka tidak akan
dimusuhi dan tidak pula dianiaya”(klausul 16);
• “dan bahwa orang Yahudi akan mendapat pembagian harta bersama kaum
mukmin selama mereka ikut berperang (bersama kaum mukmin)” (klausul 25)
Ketiga, hukum yang diterapkan adalah hukum Islam, dimana jika terjadi
perselisihan maka solusi dan hukumnya dikembalikan kepada hukum Islam.
“dan bahwa kalian, apapun yang kalian berselisih tentang sesuatu maka
tempat kembalinya adalah kepada Muhammad saw”.(klausul 24)
Keempat, interaksi kaum muslim dengan komunitas yahudi yang ikut
menandatangani Piagam Madinah (Yahudi Bani ‘Awf, Bani an-Najjâr,
al-Hârits, Sâ’adah, al-Aws, Tsa’labah, Jusyam, Jufnah Buthn min
Tsa’labah, Bani asy-Syatîbah, Sekutu Tsa’labah dan teman-teman dekat
mereka). Diantaranya :
• Kedekatan dan Kekerabatan Yahudi berlaku antar mereka (klausul 35, 36)
• “Tidak seorangpun dari mereka boleh keluar (dari Madinah) kecuali dengan izin Muhammad saw” (Klausul 37)
• Mereka tidak boleh bekerja sama dengan dan atau memberi bantuan kepada kafir Quraisy (klausul 45-47)
• Kota Madinah harus menjadi kota suci (harus dijaga) oleh semua orang yang menandatangai Piagam Madinah, (kalusul 41-43).
• “Bahwa peristiwa atau perselisihan yang terjadi diantara
orang-orang yang menandatangai piagam ini, yang dikhawatirkan
menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya kepada Allah ‘Ajja wa
Jalla dan kepada Muhammad Rasulullah saw, dan bahwa Allah menjaga dan
berbuat baik kepada orang-orang yang menandatangani piagam ini.”
(Klausul no. 44)
Dalam piagam ini belum disebutkan Yahudi Bani Qainuqa’, Bani Nadhir
dan Bani Quraidzah. Hal itu karena pada awalnya mereka menolak
menandatangani perjanjian Piagam Madinah itu. Namun tidak lama kemudian
mereka ikut menyetujui dan menandatanganinya, dan dibuat perjanjian
khusus dengan mereka semisal perjanjian Piagam Madinah ini.
Penutup
Dari paparan singkat ini, jelas bahwa dari sisi komposisi masyarakat
Madinah yang diakui dalam Piagam Madinah itu memang terdiri dari
beberapa kelompok komunitas (plural). Namun semua kelompok itu tunduk
kepada sistem dan hukum Islam . Dalam masalah mu’amalah dan uqubat,
orang-orang musyrik dan komunitas Yahudi, semuanya tunduk kepada sistem
dan hukum Islam, sebagaimana juga warga negara Muslim. Setiap
persengketaan terkait masalah-masalah mu’amalah dan uqubat yang terjadi
di antara mereka, baik yang seagama maupun antar agama, seluruhnya
dikembalikan pada hukum-hukum Islam (Lihat klausus 42). Sementara dalam
masalah aqidah, ibadah dan ahwal asy-syakhsiyah, mereka dibiarkan dengan
keyakinan masing-masing dan tidak dipaksa untuk memeluk Islam.
Seluruh warga negara, Muslim maupun Non Muslim berkedudukan sama di
hadapan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama dan adil tanpa ada
diskriminasi. Mereka juga berkewajiban menjaga stabilitas negara secara
bersama-sama, tidak bebas membentuk kelompok atau
bekerjasama/berkonspirasi dengan komunitas lain, tanpa perkenan dari
Rasul saw sebagai kepala negara. Merekapun tidak boleh keluar dari
Madinah tanpa ijin Rasulullah saw. Menurut piagam Madinah itu, kekuasaan
ada ditangan Rasul dan kaum muslim. Karena komunitas kaum musyrik dan
komunitas kaum Yahudi justru tunduk kepada Rasulullah saw sebagai kepala
Negara Islam Madinah.
hijrah Rasulullah ke Madinah adalah suatu momentum bagi kecemerlangan
Islam di saat-saat selanjutnya. Dalam waktu yang relatif singkat
Rasulullah telah berhasil membina jalinan persaudaraan antara kaum
Muhajirin sebagai imigran-imigran Makkah dengan kaum Ansar, penduduk
asli Madinah. Beliau mendirikan Masjid, membuat perjanjian kerjasama
dengan non muslim, serta meletakkan dasar-dasar politik, sosial dan
ekonomi bagi masyarakat baru tersebut; suatu fenomena yang menakjubkan
ahli-ahli sejarah dahulu dan masa kini. Adalah suatu kenyataan bahwa
misi kerasulan Nabi Muhammad yang semakin nampak nyata menggoyahkan
kedudukan Makkah dan menjadikan orang-orang Quraisy Makkah semakin
bergetar.
Masyarakat muslim Madinah yang berhasil dibentuk Rasulullah oleh
sebagian intelektual muslim masa kini disebut dengan negara kota (city
state). Lalu, dengan dukungan kabilah-kabilah dari seluruh penjuru
jazirah Arab yang masuk Islam, maka muncullah kemudian sosok negara
bangsa (nation state). Walaupun sejak awal Islam tidak memberikan
ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang
dikehendaki, namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah agama yang
mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan negara.
Dalam masyarakat muslim yang terbentuk itulah Rasulullah menjadi
pemimpin dalam arti yang luas, yaitu sebagai pemimpin agama dan juga
sebagai pemimpin masyarakat. Konsepsi Rasulullah yang diilhami al Qur’an
ini kemudian menelorkan Piagam Madinah yang mencakup 47 pasal, yang
antara lain berisikan hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban
bernegara, hak perlindungan hukum, sampai toleransi beragama yang oleh
ahli-ahli politik moderen disebut manifesto politik pertama dalam Islam.
Piagam Madinah dan Keotentikannya
Piagam Madinah ini secara lengkap diriwayatkan oleh Ibn Ishaq (w. 151
H) dan Ibn Hisyam (w. 213 H), dua penulis muslim yang mempunyai nama
besar dalam bidangnya. Menurut penelitian Ahmad Ibrahim al-Syarif, tidak
ada periwayat lain sebelumnya selain kedua penulis di atas yang
meriwayatkan dan menuliskannya secara sistematis dan lengkap. Meskipun
demikian, tidak diragukan lagi kebenaran dan keotentikan piagam
tersebut, mengingat gaya bahasa dan penyusunan redaksi yang digunakan
dalam Piagam Madinah ini setaraf dan sejajar dengan gaya bahasa yang
dipergunakan pada masanya. Demikian pula kandungan dan semangat piagam
tersebut sesuai dengan kondisi sosiologis dan historis zaman itu.
Keotentikan Piagam Madinah ini diakui pula oleh William Montgomery Watt,
yang menyatakan bahwa dokumen piagam tersebut, yang secara umum diakui
keotentikannya, tidak mungkin dipalsukan dan ditulis pada masa Umayyah
dan Abbasiyah yang dalam kandungannya memasukkan orang non muslim ke
dalam kesatuan ummah.
Dari Ibn Ishaq dan Ibn Hisyam inilah kemudian penulis-penulis
berikutnya menukil dan mengomentarinya. Di antara penulis-penulis klasik
yang menukil Piagam Madinah secara lengkap antara lain: Abu Ubaid Qasim
Ibn Salam dalam Kitab Al-Amwal, Umar al-Maushili dalam Wasilah
al-Muta’abbidin dan Ibn Sayyid dalam Sirah al-Nas. Sementara itu,
beberapa penulis klasik dan periwayat lainnya yang menulis tentang
Piagam Madinah antara lain: Imam Ahmad Ibn Hambal (w. 241 H) dalam
Al-Musnad, Darimi ( w. 255 H) dalam Al-Sunan, Imam Bukhori (w. 256 H)
dalam Shahih-nya, Imam Muslim ( w.261 H) dalam Shahih-nya.
Tulisan-tulisan lain tentang piagam tersebut juga bisa dijumpai dalam
Sunan Abu Dawud (w. 272 H), Sunan Ibn Majah (w. 273 H), Sunan Tirmidzi
(w. 279 H), Sunan Nasa’i (w. 303 H), serta dalam Tarikh al-Umam wa
al-Muluk oleh al-Thabari.
Piagam Madinah ini telah diterjemahkan pula ke dalam bahasa asing,
antara lain ke bahasa Perancis, Inggris, Itali, Jerman, Belanda dan
Indonesia. Terjemahan dalam bahasa Perancis dilakukan pada tahun 1935
oleh Muhammad Hamidullah, sedangkan dalam bahasa Inggris terdapat banyak
versi, diantaranya seperti pernah dimuat dalam Islamic Culture No.IX
Hederabat 1937, Islamic Review terbitan Agustus sampai dengan Nopember
1941 (dengan topik The first written constitution of the world). Selain
itu, Majid Khadduri juga menerjemahkannya dan memuatnya dalam karyanya
War and Pearce in the Law of Islam (1955), kemudian diikuti oleh R. Levy
dalam karyanya The Social Structure of Islam (1957) serta William
Montgomery Watt dalam karyanya Islamic Political Thought (1968). Adapun
terjemahan-terjemahan lainnya seperti dalam bahasa Jerman dilakukan oleh
Wellhausen, bahasa Itali dilakukan oleh Leone Caetani, dan bahasa
Belanda oleh A.J. Wensick serta bahasa Indonesia –untuk pertama kalinya–
oleh Zainal Abidin Ahmad.
Menurut Muhammad Hamidullah yang telah melakukan penelitian terhadap
beberapa karya tulis yang memuat Piagam Madinah, bahwa ada sebanyak 294
penulis dari berbagai bahasa. Yang terbanyak adalah dalam bahasa arab,
kemudian bahasa-bahasa Eropa. Hal ini menunjukkan betapa antusiasnya
mereka dalam mengkaji dan melakukan studi terhadap piagam peninggalan
Nabi.
Dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak terdapat
pasal-pasal. Pemberian pasal-pasal sebanyak 47 itu baru kemudian
dilakukan oleh A.J. Winsick dalam karyanya Mohammed en de joden te
Madina, tahun 1928 M yang ditulis untuk mencapai gelar doktornya dalam
sastra semit. Melalui karyanya itu, Winsick mempunyai andil besar dalam
memasyarakatkan Piagam Madinah ke kalangan sarjana Barat yang menekuni
studi Islam. Sedangkan pemberian bab-bab dari 47 pasal itu dilakukan
oleh Zainal Abidin Ahmad yang membaginya menjadi 10 bab.
Menurut hipotesis Montgomery Watt, bahwa Piagam Madinah yang sampai
ke tangan kita sebenarnya paling tidak terdiri dari dua dokumen, yang
semula terpisah kemudian disatukan. Pada tahap berikutnya, piagam
tersebut mengalami pengurangan dan perombakan disana sini. Hipotesis
Montgomery Watt ini muncul karena didapatinya pengulangan dalam beberapa
pasalnya. Selanjutnya, Watt menyebut bahwa Piagam Madinah kemungkinan
baru muncul setelah tahun 627 M, yaitu setelah pengusiran Yahudi bani
Qainuqa’ dan Yahudi bani nadir dari Madinah serta pembasmian terhadap
bani Quraidhah berdasarkan keputusan Sa’ad Ibn Muad, pemimpin kabilah
Aus.Hipotesa ini dikemukakan oleh Montgomery Watt karena tiga suku
Yahudi terkemuka dimaksud tidak tercantum dalam Piagam Madinah
Berbagai Komentar Terhadap Isi Piagam Madinah
Ada berbagai komentar mengenai isi Piagam Madinah, baik yang datang
dari para sarjana Barat maupun dari penulis-penulis muslim sendiri.
Diantaranya dikemukakan oleh A. Guillaume, seorang guru besar bahasa
Arab dan penulis The Life of Muhammad. Ia menyatakan bahwa Piagam yang
telah dibuat Muhammad itu adalah suatu dokumen yang menekankan hidup
berdampingan antara orang-orang muhajirin di satu pihak dan orang-orang
yahudi di pihak lain. Masing-masing saling menghargai agama mereka,
saling melindungi hak milik mereka dan masing-masing mempunyai kewajiban
yang sama dalam mempertahankan Madinah. Sedangkan H.R. Gibb dalam
komentarnya menyatakan bahwa isi Piagam Madinah pada prinsipnya telah
meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah yang juga
berfungsi sebagai undang-undang, dan merupakan hasil pemikiran serta
inisiatif Muhammad sendiri. Sementara itu, Montgomery Watt lebih tepat
lagi menyatakan: bahwa Piagam Madinah tidak lain adalah suatu konstitusi
yang menggambarkan bahwa warga Madinah saat itu bisa dianggap telah
membentuk satu kesatuan politik dan satu persekutuan yang diikat oleh
perjanjian yang luhur diantara para warganya.
Di kalangan penulis Islam yang mengulas isi Piagam ini antara lain
Jamaluddin Sarur, seorang guru besar Sejarah Islam di Universitas Kairo,
yang menyatakan bahwa peraturan yang terangkum dalam Piagam Madinah
adalah menjadi sendi utama bagi terbentuknya persatuan bagi segenap
warga Madinah yang memberikan hak dan kewajiban yang sama antara kaum
Muhajirin, Ansor dan kaum Yahudi
Muhammad Khalid, seorang penulis sejarah Nabi menegaskan bahwa isi
yang paling prinsip dari Piagam Madinah adalah membentuk suatu
masyarakat yang harmonis, mengatur suatu ummah serta menegakkan
pemerintahan atas dasar persamaan hak. Ulasan lebih terperinci lagi
disimpulkan oleh Hasan Ibrahim Hasan, bahwa Piagam Madinah secara resmi
menandakan berdirinya suatu negara, yang isinya bisa disimpulkan menjadi
4 pokok: Pertama, mempersatukan segenap kaum muslimin dari berbagai
suku menjadi satu ikatan. Kedua, menghidupkan semangat gotong royong,
hidup berdampingan, saling menjamin di antara sesama warga. Ketiga,
menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban memanggul
senjata, mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari serbuan
luar. Keempat, menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan
pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka.
Sesungguhnya masih banyak lagi ulasan dan komentar yang dikemukakan
oleh para penulis Piagam Madinah. Mereka menggunakan berbagai retorika
dan redaksi yang berbeda, namun pada dasarnya mempunyai nada sama, yaitu
berintikan bahwa piagam tersebut telah mempersatukan warga Madinah yang
heterogen itu menjadi satu kesatuan masyarakat, yang warganya mempunyai
hak dan kewajiban yang sama, saling menghormati walaupun berbeda suku
dan agamanya. Piagam tersebut dianggap merupakan suatu pandangan jauh ke
depan dan suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi
Muhammad dalam mengantisipasi masyarakat yang beraneka ragam
backgroundnya, dengan membentuk komunitas baru yang disebut ummah.
Cakupan Pengertian Ummah Dalam Piagam Madinah
Menyadari pentingnya perkataan ummah, terlebih lagi perkataan
tersebut tercantum jelas dalam Piagam Madinah, maka timbullah usaha para
sarjana barat dalam melacak asal usul perkataan tersebut. Dalam
Encyclopaedia of Islam dikemukakan bahwa perkataan ummah tidaklah asli
dari bahasa arab. Menurut Montgomery Watt, perkatan ummah berasal dan
berakar dari bahasa Ibrani yang bisa berarti suku bangsa atau bisa juga
berarti masyarakat
.
Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 fasal.
- 23 fasal piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam iaitu antara Ansar dan Muhajirin.
- 24 fasal yang berbaki membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam iaitu Yahudi.
Selain Piagam
Madinah,
ia juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Perjanjian Madinah,
Dustar al-Madinah dan juga Sahifah al-Madinah. Selain itu Piagam Madinah
juga boleh dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah kerana kandungannya
membentuk peraturan-peraturan yang berasaskan
Syariat Islam bagi membentuk sebuah negara (
Daulah Islamiyah) yang menempatkan penduduk yang berbilang bangsa atau kaum.
Perangkaan Piagam Madinah
Rasulullah s.a.w. dalam merangka piagam Madinah atau di kenali sebagai perlembagaan madani, beliau telah mengikut bimbingan
wahyu
dan berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah ketika itu. Terdapat
tiga langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membentuk piagam
Madinah.
Langkah pertama
Dilakukan oleh Rasulullah dengan mendirikan sebuah
masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan tempat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran Rasulullah.
Langkah kedua
Mengikat tali persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin, bagi
mewujudkan persefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin memulakan
hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar.
Langkah ketiga
Mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar.
Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka lahirlah satu perjanjian
yang dikenali sebagai piagam Madinah. Perkara utama yang terkandung
dalam Piagam Madinah adalah:
- Nabi Muhammad s.a.w. adalah ketua negara untuk semua penduduk
Madinah dan segala pertelingkaran hendaklah merujuk kepada baginda.
- Semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan atau menanam hasad dengki
sesama sendiri, sebaliknya mereka hendaklah bersatu dalam satu bangsa
iaitu bangsa Madinah.
- Semua penduduk Madinah bebas mengamal adat istiadat upacara keagamaan masing-masing.
- Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan Kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah.
- Keselamatan orang Yahudi adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut,
Tujuan Piagam Madinah
- Menghadapi masyarakat majmuk Madinah
- Membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk.
- Ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum
- Mewujudkan perdamaian dan melenyapkan permusuhan
- Mewujudkan keamanan di Madinah
- Menentukan hak-hak dan kewajipan Nabi Muhammad dan penduduk setempat.
- Memberikan garis panduan pemulihan kehidupan kaum Muhajirin
- Membentuk Kesatuan Politik dalam mempertahankan Madinah
- Merangka persefahaman dengan penduduk bukan Islam, terutama Yahudi.
- Memberi peruntukan pampasan kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Mekah.
Prinsip Piagam Madinah
- Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara.
- Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara
- Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah
- Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara
- Dasar hubungan baik dan saling bantu-membantu antara semua warganegara
- Tanggungjawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial.
- Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman Qisas dan sebagainya telah dicatatkan
- Kebebasan beragama
- Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam
- Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian.
Kandungan Piagam Madinah
Dengan nama
Allah
yang Maha Pemurah Lagi Penyayang : Inilah kitab (Piagam Bertulis) dari
Nabi Muhammad, pesuruh Allah bagi orang-orang yang beriman dan
orang-orang yang memeluk Islam dari
Quraisy dengan penduduk
Yathrib dan orang-orang yang bersama mereka lalu masuk ke dalam golongan mereka dan berjuang bersama-sama mereka.
Bahawa mereka adalah satu umat (bangsa) berbeza dari manusia-manusia lain.
Golongan Muhajirin dari Quraisy tetaplah di atas pegangan lama
mereka : mereka saling tanggung-menanggung membayar dan menerima diyat
(wang tebusan) di antara sesama mereka dalam mana mereka menebus sesiapa
yang tertawan dengan cara berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang
beriman.
Bani Auf (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka dalam
mana mereka bersama-sama tanggung-menanggung membayar serta menerima
wang tebusan seperti dulu; dan setiap taifah (golongan) tetaplah menebus
sesiapa yang tertawan dari kalangan mereka sendiri dengan cara
berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.
Bani al-Harith (dari Yathrib – Madinah) bin al-Khazraj tetaplah di
atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang
tebusan darah seperti dulu, dan tia-tiap puak dari (Suku Khazraj)
hendaklah membayar wang tebusandarah mereka sendiri dengan adil dan
berkebajikan di kalangan orang-orang yang beriman.
Bani Saidah (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka
bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebusan darah seperti dahulu
dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah
untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan
orang-orang yang beriman.
Bani Jusyam (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka
bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu
dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah
untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan
orang-orang yang beriman.
Banu al-Najjar (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka
bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu
dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah
untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan
orang-orang yang beriman.
Bani Amru bin Auf tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama
bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap
puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka
sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang
beriman.
Bani al-Nabiet (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka
bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu
dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah
untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan
orang-orang yang beriman.
Bani Aus (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka
bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu
dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah
untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan
orang-orang yang beriman.
Bahawa orang-orang yang beriman tidaklah boleh membiarkan sebarang
masalah di antara mereka sendiri bahkan mestilah sama-sama
bertanggungjawab memberi sumbangan, dengan berkebajikan untuk menbayar
wang tebusan darah dengan adil.
Hendaklah seseorang yang beriman itu tidak membuat apa-apa perjanjian
dengan orang yang di bawah kawalan seseorang yang beriman yang lain
dengan tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.
Bahawa orang-orang beriman lagi bertaqwa hendaklah menentang sesiapa
yang membuat kesalahan, melanggar kesusilaan, melakukan kezaliman atau
dosa atau perseteruan atau kerosakan di kalangan orang-orang beriman,
dan mereka hendaklah bersatu bersama-sama menentang orang tersebut
walaupun jika orang itu anak kepada salah seorang dari mereka.
Tidak sayugianya seseorang mukmin itu membunuh seorang mukmin lain
kerana seorang kafir, tidak sayugianya ia menolong mana-mana kafir
terhadap seseorang mukmin.
Bahawa jaminan Allah itu adalah satu dan sama; ia melindungi nasib
orang yang lemah dari perbuatan mereka; dan bahawa orang-orang Mukmin
hendaklah salinh menjamin sesama sendiri terhadap (gangguan) orang lain.
Bahawa orang-orang Yahudi yang menyertai kita hendaklah mendapatkan
pertolongan dan pimpinan dengan tidak menzalimi dan tidak boleh ada
pakatan tidak baik terhadap mereka.
Bahawa perdamaian orang-orang mukmin itu adalah satu dan sama, oleh
itu tidak boleh dibuat perjanjian dengan mana-mana orang mukmin tanpa
diturut serta oleh mukmin yang lain dalam sesuatu perang pada jalan
Allah, melainkan dengan dasar persamaan dan keadilan di kalangan mereka.
Bahawa setiap serangan kita hendaklah dikira sebagai serangan
terhadap semua, oleh itu hendaklah disilihgantikan tenaga menentangnya.
Bahawa orang mukmin hendaklah saling membela sesama mereka atas setiap darah yang tumpah pada jalan Allah.
Bahawa orang-orang mukmin lagi bertaqwa hendaklah teguh di atas sebaik-baik petunjuk dan seteguh-teguhnya.
Nahawa tidak boleh mana-mana orang musyrik melindungi harta
orang-orang Quraisy dan tidak juga nyawa mereka dan tidak boleh
menghalang orang mukmin (akan haknya)
Barangsiapa membunuh dengan sewenang-wenangnya akan seorang mukmin
dengan tidak ada bukti yang cukup hendaklah dihukum bunuh balas kecuali
dipersetuji oleh wali yang kena bunuh menerima ganti darah. Semua orang
mukmin hendaklah bersatu suara mengutuk perbuatan itu, bahkan tidak
harus bagi mereka menegakkan terhadapnya.
Bahawa tidak harus bagi mana-mana orang mukmin yang mengakui isi
kandungan Piagam ini, dan percaya Allah dan Hari Kemudian, menolong
mana-mana orang yang mencabul ataupun melindungi orang itu. Barangsiapa
menolong orang itu maka keatasnya laknat Allah dan kemurkaanNya pada
hari Kiamat kelak, dan tidak akan diterima darinya sebarang tebusan dan
tidak juga sebarang taubat.
Berbalah walau bagaimanapun kamu dalam sesuatu perkara hendaklah merujukkan perkara itu kepada Allah dan Nabi Muhammad.
Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah turut serta membelanja sama-sama dengan orang-orang mukmin selama mana mereka itu berperang
Bahawa kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu ummah bersama
orang-orang mukmin, mereka bebas dengan agama mereka sendiri (Yahudi)
dan orang Islam dengan agama mereka (Islam), begitu juga orang-orang
yang sekutu mereka dan begitu juga diri mereka sendiri, melainkan
sesiapa yang zalim dan berbuat dosa maka hal itu tidak akan menimpa
melainkan dirinya dan keluarganya sendiri
Yahudi Bani al-Najjar (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.
Yahudi Bani al-Harith (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.
Yahudi Bani al-Saidah (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.
Yahudi Bani Jusyaim (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.
Yahudi Bani al-Aus (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.
Yahudi Bani Tha’alabah (diperlakukan sama dengan Yahudi Bani Auf,
kecuali orang-orang zalim dan orang yang berbuat dosa maka hal itu tidak
akan menimpa melainkan diri dan keluarganya sendiri.
Bahawa suku Jafnah yang bertalian keturunan dengan Yahudi Tha’alabah (diperlakukan) sama dengan mereka itu (Bani Tha’alabah)
Bani Shutaibah (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf, dan sikap yang baik hendaklah membendung segala kejahatan.
Bahawa orang-orang yang bersekutu dengan Yahudi Bani Tha’alabah (diperlakukan) sama dengan mereka itu.
Bahawa para pegawai kepada orang-orang Yahudi (diperlakukan) sama dengan orang-orang Yahudi itu sendiri.
Tiada seorang pun yang menyertai Piagam ini boleh menarik diri keluar
dari pakatan mereka melainkan dengan persetujuan dari (Nabi) Muhammad.
Tidak boleh disekat dari membuat kelukaan yang dilakukan oleh
mana-mana orang ke atas dirinya, barang siapa membuat kejahatan maka
balasannya adalah dirinya dan keluarganya kecuali orang yang dizalimi
dan bahawa Allah akan melindungi orang yang menghormati piagam ini.
Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah menbiayai negara seperti mana
orang-orang mukmin juga hendaklah membiayai negara; dan hendaklah mereka
sama0sama tolong-menolong menentang sesiapa jua yang memerangi
orang-orang yang menganggotai Piagam ini; dan hendaklah mereka saling
nasihat-menasihati, sama-sama membuat kebajikan terhadap perbuatan dosa.
Mana-mana orang tidaklah boleh dianggap bersalah kerana kesalahan
yang dilakukan oleh sekutunya; dan pertolongan hendaklah diberi kepada
orang yang dizalimi.
Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah memikul biayaan bersama-sama orang mukmin selama mana mereka berada dalam keadaan perang
Bahawa Kota Yathrib adalah terpelihara sempadannya tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak yang menganggotai piagam ini
Bahawa jiran tetangga hendaklah diperlaku sebagai diri sendiri, tidak boleh dilakukan terhadapnya sebarang bahaya dan dosa.
Tidak boleh dihampiri sebarang kehormatan (
wanita) melainkan dengan izin keluarganya sendiri.
Bahawa apa juga kemungkaran (bunuh) atau apa juga pertengkaran di
antara sesama peserta piagam ini sekira-kira dikhuatiri membawa bencana
maka hendaklah dirujukkan kepada hukum Allah dan kepada penyelesaian
oleh Muhammad pesuruh Allah, Allah menyaksikan kebaikan isi kandungan
piagam ini dan merestuinya
Bahawa tidaklah boleh diberi bantuan perlindungan kepada Quraisy
(musuh), begitu juga tidak boleh diberi perlindungan kepada orang-orang
yang membantunya.
Bahawa hendaklah bantu-membantu mempertahankan kota Yathrib daripada mana-mana pihak yang mencerobohnya.
Apabila mereka diajak untuk berdamai atau untuk masuk campur dalam
satu-satu perdamaian maka hendaklah mereka bersedia berdamai atau masuk
campur ke dalam perdamaian itu; dan bila mana mereka diajak berbuat
demikian maka orang-orang mukmin hendaklah merestuinya kecuali terhadap
orang-orang yang memerangi agama (Islam).
Bahawa orang-orang Yahudi Aus sendiri dan begitu juga orang-orang
yang bersekutu dengan mereka hendaklah memikul kewajipan sama seperti
mana pihak-pihak yang lain yang menganggotai ini demi kebaikan mereka
semata-mata (perdamaian) dari anggota-anggota piagam ini. Dan mereka
hendaklah berbuat kebajikan dengan tidak melakukan
dosa
kerana barang siapa yang berbuat sesuatu maka dialah yang menanggungnya
sendiri. Dan Allah menyaksi akan kebenaran isi kandungan Piagam ini dan
merestuinya.
Bahawa piagam ini tidak boleh dipakai bagi melindungi orang-orang
zalim dan yang bersalah; dan bahawa –mulai dari saat ini barang siapa
berpergiaan dari kota Madinah atau menetap di dalamnya adalah terjamin
keselamatannya kecuali orang-orang yang zalim atau bersalah. Dan bahawa
Allah merestui setiap orang yang membuat kebajikan dan bertakwa dan
bahawa Muhammad hendaklah diakui Pesuruh Allah.
Rujukan
- The First Written Constitution in the World, Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, 1968. Edaran pertama di England, 1941.
- The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, 1991.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sejarah
Peristiwa ini dimulai dengan peristiwa sebelumnya yaitu
Muhammad di Mekkah.
622 Masehi
Hijrah yang dilakukan oleh kaum Muslim dari Mekkah ke Madinah. Muhammad tiba di Madinah pada hari Senin, tanggal
27 September.
Tiba di Madinah
Selama tahun pertama hijrah, Muhammad membuat Piagam Madinah, sebuah
perjanjian tentang hak dan tanggung jawab kaum Muslim, Yahudi, dan
komunitas suku Arab lainnya di Madinah selama perang antara kota dan
tetangganya.
Puncak pertikaian antara kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin
Quraisy ditandai dengan perang pada 17 Ramadhan 2 H/624 M yang terjadi
di Wadi Badar, 125 km selatan Madinah. Perang ini dikenal dengan nama
Perang Badar.
Perang Badar merupakan pertempuran yang menentukan dalam sejarah
Islam awal dan dimulainya perlawanan Muhammad dengan jalan perang
terhadap Quraisy Mekkah.
Bani Qainuqa merupakan
suku Yahudi
yang hidup sebelum Islam di Madinah. Mereka termasuk suku Yahudi
pertama yang berdiam di sana, dan merupakan suku Yahudi yang terkuat di
Jazirah Arab sebelum Islam.
Perang meletus di Bukit Uhud dan disebut Perang Uhud. Perang ini
disebabkan keinginan balas dendam kaum musyrikin Quraisy Mekah yang
kalah dalam Perang Badar. Awalnya pasukan muslim berhasil membuat
tentara Quraisy mundur, namun karena kelalaian pasukan muslim, terjadi
serangan balik yang membuat pasukan Islam terjepit sehingga Hamzah bin
Abdul Muthalib yang dijuluki “Singa Allah” terbunuh.
The Battle of Uhud was fought between a small Muslim force and a force from
Mecca.
Uhud is near Medina. The Muslims had the worst of the encounter and
retired after having lost some seventy-five men. However, the Meccans
did not pursue the Muslims into Medina, but marched back to Mecca.
Bani Nadir merupakan salah satu dari tiga suku utama Yahudi yang
berdiam di Madinah. Setelah Perang Uhud, Muhammad mengusir Bani Nadir
dari kota pada tahun 625 dan mengambil alih tanah mereka. Bani Nadir
pindah ke Khaibar yang mana kemudian terjadi konflik lagi pada taun 628.
Penyerangan ke Dumat al-Jandal: Syria
Perang Khandaq atau Perang Azhab (ahzab, sekutu) terjadi pada bulan
Syawal 5 H/627 M. Ini perang antara kaum muslim dan orang Yahudi yang
bersekutu dengan kaum Quraisy dan suku lainnya untuk memerangi Nabi SAW
beserta pengikutnya. Perang ini disebut Perang Khandaq (khandaq : parit)
karena berkaitan dengan strategi kaum muslim yang menggali parit
pertahanan di dataran barat laut kota Madinah untuk menghambat gerak
maju musuh.
Perang Khandaq adalah penyerangan dari suku Quraisy Mekkah dibantu
oleh sekutu-sekutunya ke Madinah pada tahun 627, oleh karena itu perang
ini disebut juga
Perang Ahzab
(sekutu). Khandaq berarti parit, dimana kaum Muslim di Madinah menggali
parit melindungi kota Madinah sehingga pihak sekutu tidak dapat
menyerang ke dalam kota, walaupun Quraisy Mekkah diperkuat oleh hampir
10.000 orang.
Bani Qurayzah merupakan suku Yahudi yang tinggal di Madinah pada saat
Perang Khandaq terjadi. Pada saat itu mereka membantu pihak penyerang
dari suku Quraisy, sehingga begitu pihak Quraisy mundur, maka pihak
Muslim-pun menyerang ke benteng Bani Qurayzah.
Banu Kalb subjugation:
Dumat al-Jandal
Tahun 628, Muhammad menikahi
Zainab binti Jahshi.
Tahun 628 M
Pada bulan Zulkaidah 6 H (628 M), kaum muslim dan musyrikin Mekah
membuat Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini dibuat berkaitan dengan
larangan terhadap rombongan Nabi SAW memasuki kota Mekah untuk berziarah
(haji) oleh kaum Quraisy yang menyangka akan diserang. Setelah saling
mengirim utusan, akhirnya kaum Quraisy mengutus Suhayl bin Amr untuk
menemui Nabi SAW dan membuat perjanjian damai. Kalimat perjanjian
ditulis Ali bin Abi Thalib atas perintah Nabi SAW
Perjanjian Hudaybiyah ditandatangani pada tahun 628. Pada waktu itu
sebanyak 1.600 orang Muslim berangkat ke Mekkah untuk melakukan ibadah
Haji dipimpin oleh Nabi Muhammad.
- “Then he [Muhammad] marched till he reached al-Hudaybiyya which
lies at the limit of the Haram [sacred territory of Mecca] area at a
distance of nine miles from Mecca.” [1]
After the agreement-of-Hudaybiyya Muhammad decided to send letters to many rulers of the world, inviting them to Islam
[2] [3][4]
Hence he send messengers (with letters) to Heraclius of the Byzantine
Empire (The eastern Roman Empire), Chosroes of Persia, the chief of
Yeman and to some others.
[2] [3]
The Battle of Khaybar between Muhammad and the Jews of Khaybar (an
oasis near Medina) resulted in the defeated of the later. The
Banu Nadir
had moved here three years earlier, and this time most of their male
members where killed. Their wives and property became spoils of war for
the Muslims. Muhammad took a share of the spoils, and took
Safiyya bint Huyayy, the widow of the tribe’s slain treasurer as his wife.
First
hajj pilgrimage in the month of
Dhu al-Qi’dah, in accordance to the treaty of the previous year
[5].
The Battle of Mu’tah was fought in
629 near the village of Mu’tah, now a town in
Jordan, located to the east of the
Jordan River, between a
Muslim force dispatched by
Muhammad and the
Byzantine
army. In Muslim sources, the battle is usually portrayed as a heroic
feat wherein the Muslims held against a vastly superior Byzantine force.
Academic scholars view the battle as an unsuccessful expedition by
Muhammad aimed at conquering the Arabs living to the east of Jordan.
[6]
Penaklukan kota Mekah (Fath Al -Makkah) dan pembersihan berhala-hala
di sekeliling Ka’bah. Kaum Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah dan
membantu sekutu mereka menyerang sekutu kaum muslimin. Mengetahui hal
itu, Rasulullah SAW bersama 10.000 orang tentara bertolak ke Mekah.
Kecuali mendapat perlawanan kecil dari kaum Ikrimah dan Safwan, Nabi
Muhammad SAW tidak mengalami kesukaran memasuki kota Mekah. Pasukan
Islam memasuki kota Mekah tanpa kekerasan. Seluruh berhala di sekeliling
Ka’bah di Mekah dihancurkan. Sejak penaklukan itu Mekah berada di bawah
kekuasaan Nabi Muhammad SAW.
Mecca was conquered by the Muslims in the year
630 A.D. In
628 the Meccan tribe of Quraish and the Muslim community in Medina signed a truce called the
Treaty of Hudaybiyya. Despite improved relations between Mecca and Medina after the signing of the
Treaty of Hudaybiyya, a 10 year peace was to be broken by Quraish who, with their allies, the tribe of
Bakr, attacked the tribe of
Khuza’ah
who were allies of the Muslims and it was possibly not known to the
Pagan tribes at the time. However, the treaty was deemed broken.
Abu Sufyan, the leader of the Quraish in Mecca, was aware that the balances were now tilted in
Muhammad‘s
favour, went to Medina to restore the treaty but Muhammad refused to
accommodate him and Abu Sufyan returned to Mecca empty handed. An
approximately 10,000 strong Muslim army marched towards Mecca which soon
surrendered peacefully. Muhammad acted generously to the Meccans,
demanding only that the pagan idols around the
Kaaba be destroyed. Abu Sufyan converted to Islam and Muhammad announced
- “Who enters the house of Abu Sufyan will be safe, who lays down arms will be safe, who locks his door will be safe”.
- Tahun 632 M
Pada 10 H, Nabi Muhammad SAW menunaikan ibadah haji terakhir (haji
wadak) bersama sekitar 100.000 lebih pengikutnya. Dua bulan setelah
menunaikan ibadah haji wadak, Nabi SAW menderita sakit. Pada 13
Rabiulawal 11 H/8 Juni 632 M, Nabi Muhammad SAW wafat.
-
References
Al-Faruqi, Ismail R dan Lois Lamya Al-Faruqi. 2000. Atlas Budaya
Islam (Terj.). Bandung : Mizan. Jaringan Islam Liberal. 2002. Seri Islam
Liberal, Wajah Liberal Islam di Indonesia. Jakarta : JIL.
An-Nabhani, Syaikh Taqiyuddin. 2002. Ad-Dawlah Al-Islamiyah. Beirut : Dar al-Ummah. Edisi Mu’tamadah.
Haekal, Muhammad Husain. 2003. Sejarah Hidup Muhammad. Jakarta : Lentera Antar Nusa.Cet. Ke-2.
Ibnu Hisyam, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam Al-Muafiri. 2000.
Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam, edisi terjemah. Jakarta : Darul Falah.
Mubarak, Jaih. 2008. Sejarah Peradaban Islam. Bandung : Pustaka Islamika.
Eickelman, Dale F. & James Piscatori. 1998. Ekspresi Politik Muslim. Bandung : Mizan.
Qol’ahji, Muh. Rawwas. 2004. Sirah Nabawiyah, Mengungkap Maksud
Politis Perilaku Rasulullah Saw ( Qira’ah Siyasiyah li Sirah Nabawiyah).
Bangil : Al-Izzah.
Abdurrahman, Hafidz. Piagam Madinah: Konstitusi Negara atau Bukan?,
www.hizbut-tahrir.or.id (online Resource), diakses tanggal 6
Nopember,2009.
Sholahuddin, Menggagas Sekularisasi Islam, Membincang Pmikiran Ali
Abdurraziq Dalam Konteks KeIndonesiaan, www.islamlib.com (Online
Resaurce), diakses tanggal 6 Nopember 2009.
http://daruttaqwa.wordpress.com/2008/09/24/piagam-madinah-sebagai-rujukan-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara
(Online Resource), diakses tanggal 6 Nopember 2009.
http://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Madinah.
- ^ Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir
- ^ a b Lings, Martin (1994). Muhammad: His Life based on the earliest sources. Suhail Academy Lahore. hlm. 260.
- ^ a b Khan, Dr. Majid Ali (1998). Muhammad The Final Messenger. Islamic Book Service, New Delhi, 110002 (India). hlm. 250-251. ISBN 81-85738-25-4.
- ^ Haykal, Muhammad Husayn (1993). The Life of Muhammad (Translated from the 8th Edition By Ism’il Ragi A. Al Faruqi). Islami Book Trust, Kula Lumpur. hlm. 360.
- ^ [1]
- ^ Buhl, F “Mu’ta”. Encyclopaedia of Islam Online Edition. Ed. P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill Academic Publishers. ISSN 1573-3912.
