Seminar Pendidikan Politik Perempuan

========================

Pendidikan Politik Perempuan Perlu Terus Dilakukan Guna Menjamin Peningkatan Keterlibatan Perempuan Dalam Politik

==========================

Seminar Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pemilu dan Pemilukada (Jum'at, 22-02-2013)

Affirmative action yang dilaksanakan sejak tahun 2004 bisa dikatakan sedikit banyak mempengaruhi peningkatan peran perempuan dalam berpolitik. Kondisi peningkatan peran perempuan tersebut merujuk pada peningkatan jumlah anggota DPR perempuan. Periode 1999-2004 persentase perempuan sebesar 9%, periode 2004-2009 sejumlah 11,8% dan periode 2009-2014 sebesar 18%. Berdasarkan hal tersebut, perlu terus diupayakan lebih keras lagi untuk mendorong perempuan berperan aktif dalam pemilu. Hal itu terungkap dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang bertajuk “Seminar Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pemilu dan Pemilukada”, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan di Hotel Inna Tretes, hari Jum’at kemarin (22/02/2013).

Hadir sebagai narasumber, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Dr. Sayekti Suindyah D, MM., dan Aktifis Perempuan, Yeni Lutfianah, S.Ag., M.Med.Kom. Sebagai moderator, H. Hakim Jayli S.Ag., M.Si., Direktur TV 9. Peserta seminar berasal dari unsur perempuan organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat, Matan, NA, dan PKK. Selain itu, ada unsur perempuan dari organisasi mahasiswa intra dan ektra kampus seperti BEM Unmer, BEM STKIP, BEM Akper, HMI, GMNI, PMII, dan lain-lain.

Seminar dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kota Pasuruan, Drs. Abdul Hamid Mudjib. “Yang menarik adalah, dalam seminar ini seluruh instrumen pendukung dan fasilitatornya laki-laki sedangkan pesertanya perempuan. Pembawa acara, dirijen, penerima tamu, dan moderatornya laki-laki. Sehingga perempuan tinggal duduk dan berdiskusi,” demikian disampaikan Ketua KPU Kota Pasuruan dalam sambutan pembukaan.

Dr. Sayekti Suindyah D, MM., dalam paparan materinya membahas tentang peran ganda perempuan, yakni dalam level domestik dan level publik. Berbagai potensi alamiah yang dimiliki oleh perempuan diyakini mampu untuk berperan ganda. Satu-satunya anggota KPU Provinsi Jawa Timur berjenis kelamin perempuan ini menegaskan bahwa harus ada dorongan bagi perempuan untuk lebih berperan aktif dalam politik dan parlemen di Indonesia, mengingat regulasi di Indonesia sudah sangat terbuka untuk itu.

Sementara itu, Yeni Lutfianah, S.Ag., M.Med.Kom, sebagai pembicara kedua menyampaikan bahwa terdapat kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal, termasuk berpolitik dan beraktifitas di wilayah publik. Perempuan dipandang penting untuk berpolitik karena beberapa hal, yakni adanya subordinasi, marginalisasi, label negatif, beban ganda, dan kekerasan yang selama ini menimpa perempuan. Sementara itu, terdapat beberapa hambatan yang membelenggu perempuan untuk berperan aktif dalam wilayah publik, yakni hambatan psikologis dari dalam diri dia sendiri, hambatan kultural, dan hambatan struktural. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk terus mendorong perempuan-perempuan berperan lebih aktif dalam wilayah-wilayah publik demi kemajuan, kesejahteraan, dan masa depan perempuan itu sendiri.