Interpelasi Syafii Sulaiman
===================
Interpelasi
adalah hak yang dimiliki oleh anggota badan legislatif untuk bertanya
pada pemerintah mengenai kebijakan tertentu. Pada jaman Orde Baru, hak
ini pernah digunakan oleh Syafii Sulaiman, tokoh NU, anggota DPR dari
PPP.
Syafii Sulaiman mengajukan interpelasi untuk membela hak politik dan berorganisasi mahasiswa pada tahun 1979.
Hal ini terkait Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK), suatu kebijakan politik kemahasiswaaan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Josoef yang berusaha meredam gerakaan mahasiswa.
Dalam kebijakan itu, mahasiswa tidak diperkenankan berpolitik, mereka digiring kembali ke kampus untuk belajar. Dengan kebijakan itu maka pemerintahan mahasiswa yang sangat kuat saat itu yaitu Dewan Mahasiswa (Dema) dan Senat mahasiswa (Sema) dibekukan.
Langkah itu dimaksudkan untuk mengamankan politik Orde Baru, setelah melakukan militerisasi rektor, maka giliran mahasiswa yang masih kritis dikandangkan di kampus.
Mahasiswa menolak kebijakan Orde Baru itu, demonstrasi terjadi di seluruh tanah air, mereka mengadukan perkara ini ke beberapa Partai yang ada waktu itu Golkar, PDI dan PPP. Tetapi hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menanggapi serius dan langsung bergerak di bawah KH Syafii Sulaiman dari unsur NU, yang mengajukan hak interpelasi untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah tentang kemahasiswaan tersebut di DPR.
Mahasiswa mendukung hak interpelasi yang diajukan oleh Syafii Suaiman dari PPP itu, sedangkan partai yang lain menolak. Akhirnya hak interpelasi yang digerakakan oleh Syafii Sulaiman dan kawan-kawan itu dianulir oleh DPR terutama oleh Golkar sebagai partai mayoritas di parlemen.
Sejak saat itu kehidupan gerakan mahasiswa mengalami kemandekan, pers mahasiswa yang menyuarakan aspirasi mereka juga dibredel dan banyak tokoh mahasiswa yang ditahan. Saat itu Orde Baru terus mengkonsolidasi kekuatannya, setelah kelompok paling progresif itu berhasil dibelenggu.
Depolitisasi terhadap mahasiswa terjadi di mana-mana, sehingga suasana politik sepenuhnya dikendalikan rezim penguasa.
Atas perjuangannya itu Syafii Sulaiman yang berasal dari pesantren itu mendadak menjadi bintang politik yang dikenal di mana-mana, karena keberaniannya menentang kebijakan Orde Baru tersebut, sehingga selalu menjadi pembicara utama dalam seminar. Progresivitas PPP terutama dari unsur NU itu kemudian juga dijadikan alasan Orde Baru untuk menggusur unsur NU dari PPP digantikan oleh kelompok Muslimin Indonesia yang akomodasionis yang bertugas mengordebarukan PPP, sehingga menjadi paratai yang jinak bahkan sering disindir “PPP lebih Golkar dari Golkar”, karena terlalu setianya pada pemerintah.
Setelah tergusur dari DPR bersama kelompok vokal lainnya seperti KH Yusuf Hasyim, KH Syaifuddin Zuhri, Chalik Ali dan sebagainya akhirnya Syafii Kembali ke Jawa Timur kemudian terpilih menjadi ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. (Sumber: Ensiklopedi NU).
sumber:http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,7-id,40630-lang,id-c,fragmen-t,Interpelasi+Syafii+Sulaiman-.phpx
Syafii Sulaiman mengajukan interpelasi untuk membela hak politik dan berorganisasi mahasiswa pada tahun 1979.
Hal ini terkait Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK), suatu kebijakan politik kemahasiswaaan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Josoef yang berusaha meredam gerakaan mahasiswa.
Dalam kebijakan itu, mahasiswa tidak diperkenankan berpolitik, mereka digiring kembali ke kampus untuk belajar. Dengan kebijakan itu maka pemerintahan mahasiswa yang sangat kuat saat itu yaitu Dewan Mahasiswa (Dema) dan Senat mahasiswa (Sema) dibekukan.
Langkah itu dimaksudkan untuk mengamankan politik Orde Baru, setelah melakukan militerisasi rektor, maka giliran mahasiswa yang masih kritis dikandangkan di kampus.
Mahasiswa menolak kebijakan Orde Baru itu, demonstrasi terjadi di seluruh tanah air, mereka mengadukan perkara ini ke beberapa Partai yang ada waktu itu Golkar, PDI dan PPP. Tetapi hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menanggapi serius dan langsung bergerak di bawah KH Syafii Sulaiman dari unsur NU, yang mengajukan hak interpelasi untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah tentang kemahasiswaan tersebut di DPR.
Mahasiswa mendukung hak interpelasi yang diajukan oleh Syafii Suaiman dari PPP itu, sedangkan partai yang lain menolak. Akhirnya hak interpelasi yang digerakakan oleh Syafii Sulaiman dan kawan-kawan itu dianulir oleh DPR terutama oleh Golkar sebagai partai mayoritas di parlemen.
Sejak saat itu kehidupan gerakan mahasiswa mengalami kemandekan, pers mahasiswa yang menyuarakan aspirasi mereka juga dibredel dan banyak tokoh mahasiswa yang ditahan. Saat itu Orde Baru terus mengkonsolidasi kekuatannya, setelah kelompok paling progresif itu berhasil dibelenggu.
Depolitisasi terhadap mahasiswa terjadi di mana-mana, sehingga suasana politik sepenuhnya dikendalikan rezim penguasa.
Atas perjuangannya itu Syafii Sulaiman yang berasal dari pesantren itu mendadak menjadi bintang politik yang dikenal di mana-mana, karena keberaniannya menentang kebijakan Orde Baru tersebut, sehingga selalu menjadi pembicara utama dalam seminar. Progresivitas PPP terutama dari unsur NU itu kemudian juga dijadikan alasan Orde Baru untuk menggusur unsur NU dari PPP digantikan oleh kelompok Muslimin Indonesia yang akomodasionis yang bertugas mengordebarukan PPP, sehingga menjadi paratai yang jinak bahkan sering disindir “PPP lebih Golkar dari Golkar”, karena terlalu setianya pada pemerintah.
Setelah tergusur dari DPR bersama kelompok vokal lainnya seperti KH Yusuf Hasyim, KH Syaifuddin Zuhri, Chalik Ali dan sebagainya akhirnya Syafii Kembali ke Jawa Timur kemudian terpilih menjadi ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. (Sumber: Ensiklopedi NU).
sumber:http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,7-id,40630-lang,id-c,fragmen-t,Interpelasi+Syafii+Sulaiman-.phpx
Tidak ada komentar:
Posting Komentar