Memproklamasikan Komitmen Kebangsaan
=============================
Sering orang melihat
bahwa peringatan hari besar nasional itu hanya sebagai rutinitas yang
hanya layak dilakukan para pegawai negeri atau pejabat pemerintah. Salah
kaprah itu sedemikian meluas, bahkan kalangan akademis menderita
sindrom itu lebih parah dengan dalih kesesatan nalar yang tidak perlu
diverbalkan. Pandangan semacam itu tidak terasa lambat laut menggerus
komitmen kebangsaan, bahkan juga melunturkan rasa solidaritas
kemanusiaan.
Padahal, dalam perayaan hari besar nasional, entah hari kemerdekaan, kebangkitan atau hari besar lainnya, merupakan forum refleksi, penguatan komitmen dan pengembangan solidaritas. Ketika komitmen telah pudar, maka ketika ada ancaman terhadap komunitas, terhadap bangsa, dianggap biasa-biasa saja. Kita lihat saat ini kedaulatan negara kita diobrak-abrik pihak asing, kita diam dan mengangggap itu biasa. Karena kita telah kehilangan komitmen kebangsaan. Ketika bangsa ini diperas oleh bermacam kapitalis asing, kita juga diam, malah menyerahkan seluruh aset pada mereka.
Bahkan, masih di bulan proklamasi yang mestinya komitmen kebangsaan diteguhkan, pemerintah mengizinkan sebuah gerakan politik yang dipelopori kelompok Islam Transnasional, menyelenggarakan konferensi internasional yang memproklamasikan pendirian sistem kekhalifahan. Padahal, dengan penegasan sistem itu, bebarti menggugat keabsahan konsitusi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para pejabat tidak peka atas ancaman terhadap negara itu. Demikian pula para politisi di Senayan juga sangat tidak peduli pada ancaman serius itu. Para pengamat dan akademisi yang biasanya kritis hanya termenung bertopang dagu.
Melihat kenyataan yang membahayakan itu, tidak ada pilihan lain bagi NU harus menyatakan bahwa gerakan politik khilafah itu menolak konstitusi nasional. Dengan demikian, membahayakan NKRI. Untuk itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melarang warganya untuk terlibat dalam gerakan Hizbut Tahrir, karena secara pemikiran bertentangan dengan Khittah NU 1926, dan secara gerakan politik berseberangan pula. Demikian pula, PBNU mendesak pemerintah agar waspada terhadap ancaman ini, kalau tidak akan mengalami kesulitan berkepanjangan di kemudian hari.
PBNU menyarankan agar pemerintah dan politisi memiliki kepekaan yang sama ketika terganggu persoalan pribadinya dengan sama pekanya ketika menghadapi bahaya yang mengancam eksistensi negara. Sungguh NU menyayangkan sikap pemerintah dan masyarakat politik pada umumnya, sebab, ketika kita harus meneguhkan komitmen terhadap NKRI, malah memudarkannya dengan cara membiarkan atau memfasilitasi sebuah gerakan yang menggugat konstitusi negara dan mengancam NKRI.
PBNU mengatakan, hal ini bukan berdasarkan kebencian, tetapi berdasarkan urgensinya. Ketika Hizbut Tahrir dengan prinsip khilafahnya sebagai ideologi pemikiran, maka hak itu bisa diterima dalam naungan NKRI, tetapi ketika telah menjadi sebuah ideologi politik, langkah ini telah membahayakan keberadaan NKRI. Inilah yang ditolak PBNU. Dan di tengah peringatan Prokalmasi Kemerdekaan Indonesia ke-62 ini, NU dengan tegas menolak segala gerakan sparatis, dan menolak segala bentuk pengingkaran terhadap konstitusi nasional di luar NKRI, sebab sejak awal, NU dengan tegas menyatakan bahwa NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 itu merupakan bentuk final. NU akan menentang segala gerakan yang mengganggu finalitas bentuk negeri ini.
Ada kelompok yang merasa telah meiliki komitmen terhadap Pancasila dan NKRI, karena itu merasa tidak mau mengutarakan secara verbal, dan ternyata secara substansi pun tidak. Terbukti ketika merumuskan politik kenegaraan, sumber pokok itu tidak pernah dirujuk, baik kalimat maupun semangatnya. Karena itu, komunitas Nahdliyin tidak jemu-jemunya menegaskan komitmen itu, baik saat memperingati hari besar nasional, maupun saat merayakan hari besar agama. Bahkan, bedug Agung di Masjid Wonosobo itu ditabuh khusus pada detik-detik peringatan Proklamasi. Merdeka...!!!!!!!
Padahal, dalam perayaan hari besar nasional, entah hari kemerdekaan, kebangkitan atau hari besar lainnya, merupakan forum refleksi, penguatan komitmen dan pengembangan solidaritas. Ketika komitmen telah pudar, maka ketika ada ancaman terhadap komunitas, terhadap bangsa, dianggap biasa-biasa saja. Kita lihat saat ini kedaulatan negara kita diobrak-abrik pihak asing, kita diam dan mengangggap itu biasa. Karena kita telah kehilangan komitmen kebangsaan. Ketika bangsa ini diperas oleh bermacam kapitalis asing, kita juga diam, malah menyerahkan seluruh aset pada mereka.
Bahkan, masih di bulan proklamasi yang mestinya komitmen kebangsaan diteguhkan, pemerintah mengizinkan sebuah gerakan politik yang dipelopori kelompok Islam Transnasional, menyelenggarakan konferensi internasional yang memproklamasikan pendirian sistem kekhalifahan. Padahal, dengan penegasan sistem itu, bebarti menggugat keabsahan konsitusi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para pejabat tidak peka atas ancaman terhadap negara itu. Demikian pula para politisi di Senayan juga sangat tidak peduli pada ancaman serius itu. Para pengamat dan akademisi yang biasanya kritis hanya termenung bertopang dagu.
Melihat kenyataan yang membahayakan itu, tidak ada pilihan lain bagi NU harus menyatakan bahwa gerakan politik khilafah itu menolak konstitusi nasional. Dengan demikian, membahayakan NKRI. Untuk itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melarang warganya untuk terlibat dalam gerakan Hizbut Tahrir, karena secara pemikiran bertentangan dengan Khittah NU 1926, dan secara gerakan politik berseberangan pula. Demikian pula, PBNU mendesak pemerintah agar waspada terhadap ancaman ini, kalau tidak akan mengalami kesulitan berkepanjangan di kemudian hari.
PBNU menyarankan agar pemerintah dan politisi memiliki kepekaan yang sama ketika terganggu persoalan pribadinya dengan sama pekanya ketika menghadapi bahaya yang mengancam eksistensi negara. Sungguh NU menyayangkan sikap pemerintah dan masyarakat politik pada umumnya, sebab, ketika kita harus meneguhkan komitmen terhadap NKRI, malah memudarkannya dengan cara membiarkan atau memfasilitasi sebuah gerakan yang menggugat konstitusi negara dan mengancam NKRI.
PBNU mengatakan, hal ini bukan berdasarkan kebencian, tetapi berdasarkan urgensinya. Ketika Hizbut Tahrir dengan prinsip khilafahnya sebagai ideologi pemikiran, maka hak itu bisa diterima dalam naungan NKRI, tetapi ketika telah menjadi sebuah ideologi politik, langkah ini telah membahayakan keberadaan NKRI. Inilah yang ditolak PBNU. Dan di tengah peringatan Prokalmasi Kemerdekaan Indonesia ke-62 ini, NU dengan tegas menolak segala gerakan sparatis, dan menolak segala bentuk pengingkaran terhadap konstitusi nasional di luar NKRI, sebab sejak awal, NU dengan tegas menyatakan bahwa NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 itu merupakan bentuk final. NU akan menentang segala gerakan yang mengganggu finalitas bentuk negeri ini.
Ada kelompok yang merasa telah meiliki komitmen terhadap Pancasila dan NKRI, karena itu merasa tidak mau mengutarakan secara verbal, dan ternyata secara substansi pun tidak. Terbukti ketika merumuskan politik kenegaraan, sumber pokok itu tidak pernah dirujuk, baik kalimat maupun semangatnya. Karena itu, komunitas Nahdliyin tidak jemu-jemunya menegaskan komitmen itu, baik saat memperingati hari besar nasional, maupun saat merayakan hari besar agama. Bahkan, bedug Agung di Masjid Wonosobo itu ditabuh khusus pada detik-detik peringatan Proklamasi. Merdeka...!!!!!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar