Pemilu Tanpa Menawarkan Harapan
===========================
Pemilu sebagai ritus
politik demokrasi dianggap sebagai langkah untuk melakukan berbagai
perubahan konstitusional. Tetapi masyarakat telah begitu abai terhadap
perubahan yang dilakukan lewat proses Pemilu saat ini. Mulai dengan
sistem politik yang masih belum mantap, sistem multi partai yang
anarkis, belum lagi soal-soal teknis seperti kerancuan Daftar Pemilih
Tetap (DPT), sehingga pelaksanaan pemilu ini bakal terjadi banyak
kesalahan. Baik kesalahan yang tidak disengaja maupun kesalahan yang
sudah disiapkan.
Hal itu setidaknya yang dirasakan masyarakat, bahkan para pimpinan partai besar turut membenarkan dugaan itu. Tidak sedikit diantaranya yang membawa berbagai bukti kesalahan pemilih. Kondisi semakin runyam ketika berbagai data DPT yang tidak akurat bahkan penuh penyimpangan itu dengan bebas beredar di kalangan masyarakat. Hal itu semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat pada sistem yang ada termasuk pada para aktor-aktor politik nasional.
Kesalahan terjadi sedemikian besar, sehingga mustahil diperbaiki dalam ukuran hari atau jam seperti sekarang ini. Sementara sistem itu merupakan sistem penentuan seorang calon wakil rakyat dan nantinya akan dijadikan sebagai sistem pemunculan seorang tokoh pimpinan nasional. Ketika sistemnya telah diketahui masyarakat bahwa sistem tersebut cacat maka dengan sendirinya pimpinan yang akan dihasilkan menjadi illegitimate, setidaknya rendah legitimasi terhadap kepemimpinannya, sehingga akan melahirkan wakil rakyat yang tidak berwibawa dan pemimpin yang juga tidak berwibawa, akibatnya wewenang yang dimiliki mereka juga akan lemah dan terbatas.
Padahal dalam situasi transisional yang penuh persaingan bahkan pertikaian ini perlu pemimpin yang kuat dan disegani oleh semua pihak. Tanpa adanya pemimpin yang kuat, maka tidak ada agenda bangsa ini yang bisa dijalankan, semuanya akan berjalan berdasarkan spontanitas siapa yang paling kuat menekan dan mendesakkan gagasan. Hal itu memang sangat dimungkinkan ketika negeri ini tidak lagi memiliki haluan negara. Maka bargaining di tengah jalan dengan pihak mana saja yang memiliki kekuatan itu yang akan terjadi, sehingga kebijakan nasional tidak tetap statusnya melainkan bisa ditawar dan bisa dibelokkan.
Dalam kondisi seperti ini kesejahteraan rakyat, keamanan dan keutuhan negara dianggap bukan faktor penting. Kalangan partai politik bahkan kalangan LSM yang hanya mengurusi masalah-masalah teknis tidak peduli pada persoalan politik besar yang dihadapi rakyat dan bangsa ini. Walaupun sebagai organisasi kemasyarakatan para pimpinan NU sangat peduli pada masalah ini, bahwa kedaulatan nasional mesti tetap dijaga, karena hanya dengan adanya kedaulatan nasional itu kesejahteraan nasional bisa diwujudkan dan kedaulatan rakyat bisa ditegakkan.
Sangatlah naif kalangan partai politik, pemerintah dan LSM yang gigih memperjuangkan kesejahteraan bahkan kebebasan rakyat, tetapi mereka mengabaikan faktor-faktor eksternal yang selama ini sangat menghambat terciptanya kesejahteraan sosial, karena adanya intervensi, represi dan manipulasi yang datang dari luar, yang masuk bersama hadirnya modal, baik yang dihutangkan maupun yang dihibahkan. Tidak seperti dulu bangsa kita yang selektif terhadap bantuan dan selalu menanyakan persyaratan yang dibebankan. Sebaliknya saat ini seluruh hutang dan bantuan diterima dengan mengabaikan syarat dan kewajiban yang harus ditanggung oleh rakyat dan negara.
Pemilu belum menawarkan perubahan politik untuk mewujudkan kedaulatan negara, hanya kedaulatan rakyat yang ditawarkan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada kedaulatan rakyat tanpa didahului oleh adanya kedaulatan negara. Kalau negara masih dikendalikan oleh politik dan korporasi asing seperti Indonesia ini, maka perjuangan ke arah kedaulatan rakyat menjadi omong kosong, sebab bagaimana rakyat bisa berdaulat kalau rakyat tidak memiliki pelindung yang namanya pemerintah dan memiliki tempat berpijak dan berlindung yang namanya negara.
Itulah sebabnya ketika bangsa Indonesia sudah memperoleh pendidikan dari Belanda dan sudah dibuatkan dewan perwakilan rakyat (volksraad). Rakyat telah diberi kedaulatan, tetapi sangat terbatas, karena rakyat tidak hidup dalam negara yang berdaulat, sebaliknya dalam negara yang masih dijajah oleh Belanda, sehingga yang ada kedaulatan semu dan pemberian belaka. Karena itu bangsa ini masih menuntut kemerdekaan, yaitu untuk menciptakan negara yang berdaulat. Dengan adanya negara yang berdaulat maka rakyat yang ada di dalamnya juga akan mampu menegakkan kedaulatan, dengan adanya kedaulatan rakyat ini Negara juga akan semakin kuat, karena mendapat legitimasi dan dukungan dari rakyatnya.
Pemilu ini belum mengarah ke sana, kalangan LSM yang sangat gigih itu hanya mengurusi masalah teknis, bahkan menganggap sistem yang ada ini sudah layak sehingga hanya memerlukan pengawasan teknis. Ini terjadi karena LSM telah berpikir mikro dan sektoral, sehingga tidak lagi memiliki pemikiran besar yang butuh keberanian. Akhirnya ormas seperti NU yang terus peduli dengan persoalan ini. Semestinya ini adalah pekerjaan partai politik, tetapi karena partai politik juga terjebak pada persoalan teknis, melupakan persoalan kenegaraan dan kebangsaan, di saat yang sama juga mengabaikan masalah kerakyatan. Padahal ketiganya itulah merupakan dasar-dasar penting bagi terlaksananya kehidupan yang berdaulat dan bermartabat.
Hal itu setidaknya yang dirasakan masyarakat, bahkan para pimpinan partai besar turut membenarkan dugaan itu. Tidak sedikit diantaranya yang membawa berbagai bukti kesalahan pemilih. Kondisi semakin runyam ketika berbagai data DPT yang tidak akurat bahkan penuh penyimpangan itu dengan bebas beredar di kalangan masyarakat. Hal itu semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat pada sistem yang ada termasuk pada para aktor-aktor politik nasional.
Kesalahan terjadi sedemikian besar, sehingga mustahil diperbaiki dalam ukuran hari atau jam seperti sekarang ini. Sementara sistem itu merupakan sistem penentuan seorang calon wakil rakyat dan nantinya akan dijadikan sebagai sistem pemunculan seorang tokoh pimpinan nasional. Ketika sistemnya telah diketahui masyarakat bahwa sistem tersebut cacat maka dengan sendirinya pimpinan yang akan dihasilkan menjadi illegitimate, setidaknya rendah legitimasi terhadap kepemimpinannya, sehingga akan melahirkan wakil rakyat yang tidak berwibawa dan pemimpin yang juga tidak berwibawa, akibatnya wewenang yang dimiliki mereka juga akan lemah dan terbatas.
Padahal dalam situasi transisional yang penuh persaingan bahkan pertikaian ini perlu pemimpin yang kuat dan disegani oleh semua pihak. Tanpa adanya pemimpin yang kuat, maka tidak ada agenda bangsa ini yang bisa dijalankan, semuanya akan berjalan berdasarkan spontanitas siapa yang paling kuat menekan dan mendesakkan gagasan. Hal itu memang sangat dimungkinkan ketika negeri ini tidak lagi memiliki haluan negara. Maka bargaining di tengah jalan dengan pihak mana saja yang memiliki kekuatan itu yang akan terjadi, sehingga kebijakan nasional tidak tetap statusnya melainkan bisa ditawar dan bisa dibelokkan.
Dalam kondisi seperti ini kesejahteraan rakyat, keamanan dan keutuhan negara dianggap bukan faktor penting. Kalangan partai politik bahkan kalangan LSM yang hanya mengurusi masalah-masalah teknis tidak peduli pada persoalan politik besar yang dihadapi rakyat dan bangsa ini. Walaupun sebagai organisasi kemasyarakatan para pimpinan NU sangat peduli pada masalah ini, bahwa kedaulatan nasional mesti tetap dijaga, karena hanya dengan adanya kedaulatan nasional itu kesejahteraan nasional bisa diwujudkan dan kedaulatan rakyat bisa ditegakkan.
Sangatlah naif kalangan partai politik, pemerintah dan LSM yang gigih memperjuangkan kesejahteraan bahkan kebebasan rakyat, tetapi mereka mengabaikan faktor-faktor eksternal yang selama ini sangat menghambat terciptanya kesejahteraan sosial, karena adanya intervensi, represi dan manipulasi yang datang dari luar, yang masuk bersama hadirnya modal, baik yang dihutangkan maupun yang dihibahkan. Tidak seperti dulu bangsa kita yang selektif terhadap bantuan dan selalu menanyakan persyaratan yang dibebankan. Sebaliknya saat ini seluruh hutang dan bantuan diterima dengan mengabaikan syarat dan kewajiban yang harus ditanggung oleh rakyat dan negara.
Pemilu belum menawarkan perubahan politik untuk mewujudkan kedaulatan negara, hanya kedaulatan rakyat yang ditawarkan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada kedaulatan rakyat tanpa didahului oleh adanya kedaulatan negara. Kalau negara masih dikendalikan oleh politik dan korporasi asing seperti Indonesia ini, maka perjuangan ke arah kedaulatan rakyat menjadi omong kosong, sebab bagaimana rakyat bisa berdaulat kalau rakyat tidak memiliki pelindung yang namanya pemerintah dan memiliki tempat berpijak dan berlindung yang namanya negara.
Itulah sebabnya ketika bangsa Indonesia sudah memperoleh pendidikan dari Belanda dan sudah dibuatkan dewan perwakilan rakyat (volksraad). Rakyat telah diberi kedaulatan, tetapi sangat terbatas, karena rakyat tidak hidup dalam negara yang berdaulat, sebaliknya dalam negara yang masih dijajah oleh Belanda, sehingga yang ada kedaulatan semu dan pemberian belaka. Karena itu bangsa ini masih menuntut kemerdekaan, yaitu untuk menciptakan negara yang berdaulat. Dengan adanya negara yang berdaulat maka rakyat yang ada di dalamnya juga akan mampu menegakkan kedaulatan, dengan adanya kedaulatan rakyat ini Negara juga akan semakin kuat, karena mendapat legitimasi dan dukungan dari rakyatnya.
Pemilu ini belum mengarah ke sana, kalangan LSM yang sangat gigih itu hanya mengurusi masalah teknis, bahkan menganggap sistem yang ada ini sudah layak sehingga hanya memerlukan pengawasan teknis. Ini terjadi karena LSM telah berpikir mikro dan sektoral, sehingga tidak lagi memiliki pemikiran besar yang butuh keberanian. Akhirnya ormas seperti NU yang terus peduli dengan persoalan ini. Semestinya ini adalah pekerjaan partai politik, tetapi karena partai politik juga terjebak pada persoalan teknis, melupakan persoalan kenegaraan dan kebangsaan, di saat yang sama juga mengabaikan masalah kerakyatan. Padahal ketiganya itulah merupakan dasar-dasar penting bagi terlaksananya kehidupan yang berdaulat dan bermartabat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar