Partai Menjadikan Rakyat sebagai Kuli
============================
Munculnya partai
politik baru yang jumlahnya mencapai puluhan tidak serta merta
memberikan harapan baru kepada bangsa ini untuk bisa menata hidup ke
arah yang lebih tertib dan maju. Alih-alih menyejahterakan rakyat dan
menjadikan bangsa ini disegani oleh bangsa-bangsa lain, hadirnya banyak
partai itu malah merepotkan, tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi
juga merepotkan para pemilih. Apalagi kalau melihat beberapa partai yang
berdiri memang sengaja dibuat seperti perusahaan, yang hanya bertujuan
untuk mengumpulkan kekayaan.
Perjuangan hidup yang dihadapi negara ini sangat riil, yaitu mengenai kedaulatan yang hilang. Hilangnga kedaulatan ini, baik karena subversi, separasi terselubung, serta yang hilang secara konstitusional, karena mendapatkan legitimasi hukum, seperti proses swastanisasi dan otonomisasi daerah yang kebablasan. Melihat sistem politik yang menganut demokrasi liberal, dengan sendirinya seluruh aparat dan pelaku politik adalah aparat liberalisme yang merupakan kepanjangan tangan kapitalisme. Untuk itu, tugas utama para politisi partai adalah mempermudah jalannya ekspansi pemilik modal.
Itulah sebabnya orang mengeluh tentang reformasi yang tidak membawa kesejahteraan, karena memang reformasi adalah gerakan liberal yang didorong oleh pemilik modal untuk menguasai seluruh aset negara ini, baik ekonomi, politik dan kebudayaan. Dan semua penguasaan aset ini dilindungi oleh undang-undang yang dirumuskan oleh para wakil rakyat. Alasan swastanisasi seolah telah menjadi tren di dunia modern yang menganut perdagangan bebas. Tidak peduli langkah itu bisa menghancurkan ekonomi rakyat dan memudarkan peran negara.
Maka sangat aneh kalau dalam demokrasi liberal ini orang bermimpi tentang kedaulatan rakyat. Sebab dalam demokrasi liberal yang miliknya pemilik modal itu. Rakyat tidak punya hak pilih, pilihan ditentukan oleh mereka yang mampu membayar para pemilih, sehingga status rakyat bukan pemilih tetapi hanya sebagai kuli. Sebagai kuli tukang coblos, dengan pilihan yang sudah ditentukan. Rakyat juga tahu bahwa partai dan pemimpin tidak akan berjuang untuk kepentingan mereka, karena itu mereka minta diupah dalam setiap melakukan pekerjaan pencoblosan partai.
Demikian juga kedaulatan negara, dengan sendirinya juga lenyap dalam sistem politik kepartaian yang liberal saat ini. Pemerintah sebagai aparat negara sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik modal, sehingga negara tidak mampu lagi menjamin kesejahteraan sosial, dan menjaga eksistensinya sendiri, ketika seluruh asetnya telah dijarah oleh para pemilik modal yang bersekongkol dengan aparat pemerintah itu sendiri. Dalam kondisi semacam ini, sebaliknya bukan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, tetapi pemerintah melihat rakyat sebagai konsumen dan pasar untuk menjajakan seluruh aset negara. Yang dulunya merupakan hak rakyat sebagai layanan yang mesti diterima dari negara, maka saat ini semua layanan itu harus dibeli. Apalagi ada ketentuan dari pemilik modal, pemerintah atas nama negara tidak boleh melayani rakyatnya, itu dianggap melanggar perdagangan bebas.
Sistem pemerintahan modal memang salah satu bentuk pemerintahan kolonial. Karena itu, ia tidak mungkin memihak pada rakyat dan negara. Rakyat harus dieksploitasi, negara harus dikuasai. Semua ini terjadi di Indonesia saat ini. Dan semua sistem itu berjalan dengan baik karena didukung oleh semua kekuatan partai politik termasuk para elite yang berkuasa. Prinsip-prinsip Islam seperti tasharrruful imam alar raiyyah manuthun bil mashlahah (kebijakan pemimpin atas masyarakat haruslah berpijak pada kemaslahatan) itu seolah sudah tidak berlaku. Karena pemerintah tidak lagi manuthun bil maslahah (kepentingan rakyat), tetapi lebih manuthun bi raisil maliyah (untuk kepentingan kapital).
Bila melihat kenyataan itu, maka tidak mungkin mengharapkan perubahan dari partai politik, sebagaimana yang terjadi di Amerika Latin. Di kawasan ini, hampir seluruh rakyat bisa membangkitkan kedaulatan negara dan kedaulatan mereka, sehingga menjadi negara yang merdeka, mandiri dan sejahtera. Partai politik kita yang seabrek itu, belum satu pun yang mengarah ke sana. Semuanya masih berlomba mencari harta. Di negara-negara di Amerika Latin itu, para pemimpin Partai termasuk presidennya, menyerahkan gaji mereka kepada rakyat, sementara di sini, Indonesia, DPR dan ketua komisi negara termasuk pimpinan eksekutif dan judikatif, dengan tidak malu-malu, secara terus-menerus menaikkan gaji mereka secara sepihak.
Memang rakyat harus mulai melihat kemungkinan lain di luar partai. Partai tidak hanya tidak bisa menambah kualitas demokrasi, tetapi partai juga tidak menjanjikan kesejahteraan masyarakat. Tidak pula ia menjanjikan terbangunnya sistem politik yang stabil. Karena tujuan berpolitik memang bukan untuk membangun negara dan menyejahterakan rakyat, tetapi partai berpolitik untuk menyejahterakan diri sendiri. Karena itu mereka bersedia berkolaborasi dengan pemilik modal. Karena dengan cara itu, mereka akan Cepat memenuhi kepntingannya sendiri. Di situlah rakyat harus mulai mencari arahnya sendiri, dengan mencari pemimpin sendiri, merumuskan agendanya sendiri yang menjanjikan kemerdekaan untuk memulihkan kembali kedaulatan Negara maupun kedaulatan rakyat.
Perjuangan hidup yang dihadapi negara ini sangat riil, yaitu mengenai kedaulatan yang hilang. Hilangnga kedaulatan ini, baik karena subversi, separasi terselubung, serta yang hilang secara konstitusional, karena mendapatkan legitimasi hukum, seperti proses swastanisasi dan otonomisasi daerah yang kebablasan. Melihat sistem politik yang menganut demokrasi liberal, dengan sendirinya seluruh aparat dan pelaku politik adalah aparat liberalisme yang merupakan kepanjangan tangan kapitalisme. Untuk itu, tugas utama para politisi partai adalah mempermudah jalannya ekspansi pemilik modal.
Itulah sebabnya orang mengeluh tentang reformasi yang tidak membawa kesejahteraan, karena memang reformasi adalah gerakan liberal yang didorong oleh pemilik modal untuk menguasai seluruh aset negara ini, baik ekonomi, politik dan kebudayaan. Dan semua penguasaan aset ini dilindungi oleh undang-undang yang dirumuskan oleh para wakil rakyat. Alasan swastanisasi seolah telah menjadi tren di dunia modern yang menganut perdagangan bebas. Tidak peduli langkah itu bisa menghancurkan ekonomi rakyat dan memudarkan peran negara.
Maka sangat aneh kalau dalam demokrasi liberal ini orang bermimpi tentang kedaulatan rakyat. Sebab dalam demokrasi liberal yang miliknya pemilik modal itu. Rakyat tidak punya hak pilih, pilihan ditentukan oleh mereka yang mampu membayar para pemilih, sehingga status rakyat bukan pemilih tetapi hanya sebagai kuli. Sebagai kuli tukang coblos, dengan pilihan yang sudah ditentukan. Rakyat juga tahu bahwa partai dan pemimpin tidak akan berjuang untuk kepentingan mereka, karena itu mereka minta diupah dalam setiap melakukan pekerjaan pencoblosan partai.
Demikian juga kedaulatan negara, dengan sendirinya juga lenyap dalam sistem politik kepartaian yang liberal saat ini. Pemerintah sebagai aparat negara sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik modal, sehingga negara tidak mampu lagi menjamin kesejahteraan sosial, dan menjaga eksistensinya sendiri, ketika seluruh asetnya telah dijarah oleh para pemilik modal yang bersekongkol dengan aparat pemerintah itu sendiri. Dalam kondisi semacam ini, sebaliknya bukan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, tetapi pemerintah melihat rakyat sebagai konsumen dan pasar untuk menjajakan seluruh aset negara. Yang dulunya merupakan hak rakyat sebagai layanan yang mesti diterima dari negara, maka saat ini semua layanan itu harus dibeli. Apalagi ada ketentuan dari pemilik modal, pemerintah atas nama negara tidak boleh melayani rakyatnya, itu dianggap melanggar perdagangan bebas.
Sistem pemerintahan modal memang salah satu bentuk pemerintahan kolonial. Karena itu, ia tidak mungkin memihak pada rakyat dan negara. Rakyat harus dieksploitasi, negara harus dikuasai. Semua ini terjadi di Indonesia saat ini. Dan semua sistem itu berjalan dengan baik karena didukung oleh semua kekuatan partai politik termasuk para elite yang berkuasa. Prinsip-prinsip Islam seperti tasharrruful imam alar raiyyah manuthun bil mashlahah (kebijakan pemimpin atas masyarakat haruslah berpijak pada kemaslahatan) itu seolah sudah tidak berlaku. Karena pemerintah tidak lagi manuthun bil maslahah (kepentingan rakyat), tetapi lebih manuthun bi raisil maliyah (untuk kepentingan kapital).
Bila melihat kenyataan itu, maka tidak mungkin mengharapkan perubahan dari partai politik, sebagaimana yang terjadi di Amerika Latin. Di kawasan ini, hampir seluruh rakyat bisa membangkitkan kedaulatan negara dan kedaulatan mereka, sehingga menjadi negara yang merdeka, mandiri dan sejahtera. Partai politik kita yang seabrek itu, belum satu pun yang mengarah ke sana. Semuanya masih berlomba mencari harta. Di negara-negara di Amerika Latin itu, para pemimpin Partai termasuk presidennya, menyerahkan gaji mereka kepada rakyat, sementara di sini, Indonesia, DPR dan ketua komisi negara termasuk pimpinan eksekutif dan judikatif, dengan tidak malu-malu, secara terus-menerus menaikkan gaji mereka secara sepihak.
Memang rakyat harus mulai melihat kemungkinan lain di luar partai. Partai tidak hanya tidak bisa menambah kualitas demokrasi, tetapi partai juga tidak menjanjikan kesejahteraan masyarakat. Tidak pula ia menjanjikan terbangunnya sistem politik yang stabil. Karena tujuan berpolitik memang bukan untuk membangun negara dan menyejahterakan rakyat, tetapi partai berpolitik untuk menyejahterakan diri sendiri. Karena itu mereka bersedia berkolaborasi dengan pemilik modal. Karena dengan cara itu, mereka akan Cepat memenuhi kepntingannya sendiri. Di situlah rakyat harus mulai mencari arahnya sendiri, dengan mencari pemimpin sendiri, merumuskan agendanya sendiri yang menjanjikan kemerdekaan untuk memulihkan kembali kedaulatan Negara maupun kedaulatan rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar